Perda sulit dihapus, pemerintah hanya bisa ejakulasi dini
Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengeluhkan keputusan Mahkamah Agung (MA) menghapus kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan gubernur mencabut peraturan daerah kabupaten atau kota. Sebab, ini menjadikan bupati atau wali kota semakin digdaya.
Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengeluhkan keputusan Mahkamah Agung (MA) menghapus kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan gubernur mencabut peraturan daerah kabupaten atau kota. Sebab, ini menjadikan bupati atau wali kota semakin digdaya.
"Semua kebijakan dikeluarkan pemerintah pusat menjadi mandul. Pemerintah pusat hanya bisa ejakulasi dini," kata Sekretaris Jenderal PHRI Kosmian Pudjiadi saat rapat kerja nasional Kadin Indonesia bidang properti, Jakarta, Selasa (11/4).
-
Siapa yang dikabarkan mengalami kesulitan keuangan? Meskipun kabar suami Zaskia Gotik yang sedang mengalami kesulitan keuangan, rumah tangga mereka dengan Sirajuddin semakin harmonis.
-
Di mana kasus perundungan ini terjadi? Kasus perundungan anak yang menyeret siswa SMP Negeri Cimanggu, Cilacap, memasuki babak baru.
-
Bagaimana Indah Permatasari berbelanja di pasar? Indah bangun pagi untuk pergi berbelanja di pasar tradisional yang ditujunya.
-
Kenapa Presiden Sukarno merasa kesulitan keuangan? "Adakah seorang kepala negara lain yang melarat seperti aku hingga sering meminjam uang dari ajudan?' kata Sukarno. "Dalam hal keuangan aku tidak mencapai banyak kemajuan sejak zaman Bandung," tambahnya.
-
Apa dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap para pelaku usaha tempe dan tahu? Kondisi ini tentunya sangat memberatkan para pelaku usaha tempe dan tahu.
-
Kenapa harga saham bisa naik turun? Salah satu yang sering jadi dilema adalah harga saham yang begitu cepat naik turun bagaikan roller coaster. Jadi, sebenarnya apa sih penyebab harga saham bisa naik turun?
Wajar jika Kosmian berujar demikian. Sebab, sebanyak 70 hingga 80 persen persoalan dihadapi pengusaha hotel dan restoran berada di daerah.
"Mereka (pemda) yang punya lahan, perizinan, dan infrastruktur. Padahal investasi sudah menunggu."
Dia menyebut sejumlah persoalan tersebut, antara lain, tingginya pajak daerah. Kemudian, jam operasional terbatas, dan lainnya.
"Pajak Penghasilan atas sewa final 10 persen sangat besar, kami minta direvisi jadi 2,5 persen. Pajak hiburan 70 persen, spa 35 persen."
Kosmian juga mengeluhkan sulitnya orang asing memiliki properti di Indonesia. Padahal, di sisi lain, pemerintah sudah membuka investor asing berbisnis di Tanah Air.
"Mereka gampang beli perusahaan, tapi kenapa untuk beli rumah susah sekali. Itu lucu. Kami usulkan agar kebijakan kepemilikan properti untuk asing jangan sepotong-potong," pungkasnya.
Baca juga:
Pembebasan lahan hambat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
EPC Kereta Cepat Jakarta-Bandung segera dimulai
Pemerataan pembangunan daerah jadi kunci pertumbuhan ekonomi RI
Sri Mulyani sebut minimnya infrastruktur buat daya saing RI rendah
Genjot infrastruktur, Darmin berharap pada skema pendanaan lahan
Ini pesan Sri Mulyani soal gunakan dana LMAN untuk pengadaan tanah
Djarot akan revitalisasi semua pasar di Jakarta