Perluas akses keuangan, OJK buat aturan pinjaman uang melalui online
Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan aturan tentang pinjam uang berbasis teknologi informasi. Hal tersebut tertuang dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Aturan ini dibuat dalam rangka mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI).
Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan aturan tentang pinjam uang berbasis teknologi informasi. Hal tersebut tertuang dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016.
Deputi Komisioner Manajemen Strategis IA Otoritas Jasa Keuangan, Imansyah, mengatakan aturan ini dibuat dalam rangka mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI), Penyelenggara LPMUBTI atau Fintech Peer to peer yang dapat membuka akses pinjaman dana baik dari luar negeri maupun dari berbagai daerah di dalam negeri.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Kenapa OJK mengupayakan perluasan akses keuangan di Jawa Tengah? Otoritas Jasa Keuangan bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperluas akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
-
Bagaimana OJK meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk memperluas akses keuangan? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi memperluas akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia dalam mendukung Pemerintah mencapai target Inklusi Keuangan sebesar 90 persen pada 2024.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
-
Kenapa OJK menyelenggarakan Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Sumbawa Barat? Perluasan akses keuangan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Melalui akses pembiayaan yang mudah dan murah, penciptaan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di berbagai daerah akan dapat terwujud,” kata Ogi, Minggu (29/10).
"POJK ini juga sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh tim percepatan akses keuangan daerah. Serta mendukung program Nawacita, program gerakan 1000 start up, dan paket kebijakan ekonomi 14 yang dicanangkan oleh pemerintah," ujar Imansyah di Gedung OJK, Jakarta, Selasa (10/1).
Penyelenggara Fintech P2P Lending dalam POJK ini dikelompokkan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya yang masuk dalam ranah pengawasan sektor industri Keuangan Non Bank (IKNB).
Imansyah menyebut hingga saat ini pertumbuhan jumlah penyelenggara Fintech di tahun 2016, meningkat sekitar 3 kali lipat. "Dari sekitar 51 perusahaan pada Triwulan I-2016 menjadi 135 perusahaan pada Triwulan IV-2016," kata Imansyah.
Dia berharap dengan adanya layanan ini dapat memberi alternatif sumber pembiayaan bagi masyarakat secara maksimal oleh industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan, pasar modal, perusahaan pembiayaan dan modal ventura.
Baca juga:
2016, ada 47.969 rekening tabungan syariah baru senilai Rp 168,86 M
OJK: Erick Thohir tertarik selamatkan Bumiputera
Right issue Evergreen Rp 10 T untuk selamatkan Bumiputera batal
Bos OJK: Ketahanan industri keuangan masih bisa terselamatkan
OJK terima 132 laporan investasi bodong selama 2016
Perbankan yakin ekonomi membaik di 2017, kredit ditarget Rp 4.995 T
Penyaluran KUR tembus Rp 87,7 triliun, didominasi sektor perdagangan