Permasalahan perizinan lebih banyak ditemui di daerah
Salah satunya karena tidak jelas tenggat waktu penyelesaian izin yang diberikan.
Saat meresmikan perizinan satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) beberapa hari lalu, Presiden Jokowi menyindir panjangnya proses perizinan untuk investasi pembangkit listrik.
"Ada 52 perizinan pembangkit listrik. Apa-apaan ini? waktunya panjang sekali, 930 hari. Ini harus disederhanakan," kata presiden.
-
Apa yang dimaksud Jokowi dengan 'Membeli Masa Depan' ketika berbicara tentang investasi di IKN? "Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan," ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).
-
Mengapa Presiden Jokowi mengajak investor Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia? Mengingat sejumlah indikator ekonomi di Indonesia menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, dan bonus demografi.
-
Kenapa Presiden Jokowi ingin menerapkan skema investasi 'family office' di Indonesia? Pemerintah memproyeksikan investasi dari pengelolaan dana berbasis keluarga atau family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai USD500 miliar dalam beberapa tahun ke depan.
-
Mengapa Jokowi menekankan pentingnya investasi sekarang untuk IKN? Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang," tegasnya.
-
Bagaimana Jokowi ingin meningkatkan aksesibilitas ke IKN untuk mendukung investasi? Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Kenapa sapi Presiden Jokowi di Blora mengamuk? Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
BKPM memulai proses mempercepat perizinan sektor listrik, seperti diamanatkan Presiden Jokowi. Kepala BKPM Franky Sibarani menyebut dua langkah yang telah dan akan dilakukan BKPM untuk mengupayakan perizinan listrik yang lebih cepat.
Langkah awal, sosialisasi proses perizinan listrik di PTSP Pusat kepada investor dan memfasilitasi percepatan perizinan investasi sektor listrik yang selama ini terhambat. Langkah selanjutnya, membantu investor yang mengalami hambatan dalam proses perizinan.
"Proses percepatan perizinan sektor listrik kita lakukan dengan menguji secara langsung SOP yang saat ini berlaku di PTSP Pusat melalui proses yang dilakukan investor. Sehingga, kami dapat mengetahui percepatan yang dapat dilakukan pada setiap tahap perizinan. Tentu, dengan koordinasi petugas penghubung Kementerian/Lembaga terkait di PTSP Pusat. Setelah sosialisasi dengan investor, kami akan fasilitasi investor listrik yang saat ini mengalami hambatan," ujarnya melalui siaran pers, Jakarta, Jumat (30/1).
Franky mengklaim, investor menyambut baik inisiatif PTSP Pusat. Namun menantikan terobosan pemerintah untuk melakukan penyederhanaan perizinan di tingkat daerah.
Binsar Jon Vic, Legal Manajer PT Tambang Batubara Bukit Asam menyatakan, permasalahan yang dihadapi investor lebih banyak seputar perizinan di daerah dan pengadaan tanah.
"Perizinan di tingkat Bupati/Walikota selama ini dipandang sebagai grey area karena tidak jelas tenggat waktu penyelesaian izin yang diberikan. Ini menjadi critical point," jelas dia.
Dia menambahkan, pihaknya juga kesulitan dalam proses pengadaan tanah yang saat ini banyak tumpang tindih dengan kawasan hutan dan kepemilikan tanah masyarakat.
Sementara Deputi Bidang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Budi Mulyanto, selaku pejabat yang ditempatkan di PTSP Pusat menjelaskan persoalan tanah yang dihadapi investor lebih disebabkan karena ketidakjelasan informasi tentang status tanah tersebut, apakah masuk kawasan hutan atau tidak.
"PTSP Pusat akan mempermudah investor untuk mendapatkan informasi status tanah karena seluruh Kementerian/Lembaga terkait dengan hal tersebut berada dalam satu tempat, sehingga lebih mudah berkonsolidasi," tambahnya.
(mdk/noe)