Perpanjangan BPUM di 2022 Tunggu Keputusan Kemenkeu
Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Eddy Satriya mengatakan, masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan terkait perpanjangan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di tahun depan. Diketahui, BPUM 2021 akan berakhir di September 2021.
Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Eddy Satriya mengatakan, masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan terkait perpanjangan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di tahun depan. Diketahui, BPUM 2021 akan berakhir di September 2021.
"“BPUM tahun depan kita menunggu (keputusan) dari Kemenkeu, kalau diminta lagi kita siap, karena masih banyak yang membutuhkan dan berharap menerima bantuan ini," katanya dana konferensi Pers BPUM, Senin (20/9).
-
Apa yang dimaksud dengan UMKM? Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang turut mendukung perekonomian suatu negara.
-
Apa itu UMKM? UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis usaha kecil yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan modal terbatas, tetapi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Kapan kerja sama antara KKP dan MSC dimulai? Kerja sama kedua pihak dirintis sejak 2019, berhasil mengantarkan 40 unit pengolah ikan (UPI) dan 2 retail telah memiliki sertifikat Standar Rantai Pengawasan MSC atau Chain of Custody.
-
Bagaimana UMKM dikategorikan? UMKM diklasifikasikan menjadi tiga kategori: usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
-
Kenapa Kementan menggandeng UGM? Pada saat ini dengan banyaknya permohonan sertifikasi alsintan prapanen maupun pascapanen dan sangat terbatasnya laboratorium pengujian alsintan di Indonesia, kami sangat mengapresiasi Fakultas Tekonologi Pertanian – UGM yang telah mempunyai laboratorium pengujian alsintan dan telah terakreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) bersedia bekerjasama.
Kendati begitu, dia terus melakukan evaluasi penyaluran BPUM, baik secara internal maupun dengan melibatkan lembaga lainnya. Selain itu, keputusan penyaluran BPUM 2022 akan menunggu keputusan APBN 2022.
"Evaluasi tentu ada dari internal dan BPK dan BPKP. Kita tunggu (keputusan) dari APBN 2022 melihat dampak dan space untuk BPOM (di tahun depan)," tuturnya.
Selain itu, bank penyalur BPUM yang telah menetapkan batas akhir pencairan untuk bisa memperpanjang masa pencairannya. Eddy berharap, dengan begitu bisa menjangkau lebih banyak penerima BPUM hingga mencapai target penyaluran bantuan seluruhnya di akhir September 2021.
"Hari ini kita harap beberapa bank yang sudah melewati batas pencairan bisa memperpanjang juga untuk lebih menjangkau penerima," katanya.
Eddy merinci besaran penyaluran BPUM dari dua bank Himbara, yakni BRI dan BNI. Jadi, totalnya ada tiga bank penyalur BPUM yang terdiri dari dua tahap penyaluran. Pada tahap pertama, BRI telah menyalurkan kepada 7,5 juta penerima, sementara BNI menyalurkan kepada 2,2 Juta penerima.
"Dan di Aceh ada tambahan Bank Aceh Syariah sebanyak 81 ribu penerima, pada tahap pertama. Sementara tahap dua ada BRI yang menyalurkan kepada 2 juta peneriman," katanya.
Pada tahap penyaluran BPUM 2021, pihaknya telah meminimalisir penerima mendapatkan dua kali bantuan dengan tujuan pemerataan bantuan. Sebab, telah ada sinergi data dengan Disdukcapil. "Tahun 2021 itu kita sudah melakukan padu padan data dengan Disdukcapil, jadi insyaaAllah itu semakin berkurang dan tak ditemukan lagi data double," tandasnya.
Reporter: Arief Rahman H.
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Pemerintah Salurkan BPUM ke 12,7 Pelaku Usaha, Terbanyak di Jabar
Tak Ingin UMKM Tertipu Pinjol Ilegal, OJK Tawarkan Platform DigiKU
OJK Siapkan 7 Strategi Integrasikan Proses Bisnis UMKM dalam Satu Ekosistem
Bos OJK Beberkan Sejumlah Dampak Buruk yang Dialami UMKM Akibat Pandemi
Kemenko Maritim dan Investasi Apresiasi Respon Cepat OJK Dorong Digitalisasi UMKM
Kemenkop: UMKM Papua Dapat Maksimalkan E-commerce Seiring PON XX