Perpanjangan kontrak Freeport tak gampang walau status sudah IUPK
Perubahan status Freeport dari Kontrak Karya ke IUPK tidak serta merta dikaitkan dengan perpanjangan kontrak.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Freeport Indonesia sudah sepakat mengubah status kerja sama Freeport dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Alasannya demi kepastian iklim investasi di sektor pertambangan.
IUPK membuka peluang keputusan perpanjangan kontrak bisa dilakukan lebih cepat dari batas akhir yakni 2019. Pemerintah seolah memberi sinyal tak menendang Freeport keluar dari Indonesia.
-
Apa yang diminta DPR terkait keamanan CFD? “Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,” tambah Sahroni.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa yang menjadi pusat sorotan DPR dalam rapat dengan Bos PT Timah? Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas
-
Kapan PDRI dibentuk di Sumatera Barat? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, pemerintah darurat ini berhasil berdiri pada 22 Desember 1948 di Halaban, sebuah daerah di Lima Puluh Kota.
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama Australia dengan Jawa Barat di bidang peternakan? “Seperti yang kita ketahui, Victoria punya potensi yang sangat besar terhadap peternakan. Sedangkan, Jawa Barat juga memiliki kebutuhan rata-rata 700 ribu ekor sapi per tahun, tapi saat ini hanya 30 persen saja yang bisa dipenuhi oleh produsen lokal. Sehingga, tentu hal ini menjadi peluang kerjasama yang baik bagi investor produk peternakan Victoria untuk memenuhi kebutuhan daging di Jawa Barat,” urai Puteri.
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
Namun, Wakil Ketua Komisi VII Satya Wira Yudha mengingatkan, berubahnya status Freeport tidak serta merta memuluskan proses perpanjangan izin usaha.
"Ketika mereka memindahkan KK jadi IUPK silakan saja, tapi begitu izin (perpanjangan kontrak) harus ada mekanisme yang dilalui oleh pemerintah," ujar Satya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/6).
Satya mengatakan, perubahan status Freeport dari Kontrak Karya ke IUPK tidak serta merta dikaitkan dengan perpanjangan kontrak.
"Karena proses dari pada izin melalui satu mekanisme," ucapnya.
Satya mencontohkan mekanisme dan proses yang harus dilalui sebelum memutuskan perpanjangan kontrak.
"Misalnya blok tersebut dikembalikan kepada Pemerintah, masuk di dalam wilayah pencadangan negara. Lalu bisa apakah dikeluarkan kembali menjadi izin wilayah pertambangan baru bisa dikomersialkan," paparnya.
Semua mekanisme perpanjangan kontrak juga harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.
"Freeport menginginkan perpanjangan karena mereka menginginkan investasi untuk smelter. Jadi regulasinya tidak boleh ditabrak," tegasnya.
(mdk/noe)