Pertamina dan AKR Corporindo Belum Setor Pajak Bahan Bakar ke Pemerintah
Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo belum menyetorkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang terkandung dalam kompensasi BBM yang diterima dari pemerintah. Masing-masing koorporasi ini belum menyetor sebesar Rp1,96 triliun dan Rp28,6 miliar.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengatakan, PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo belum menyetorkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang terkandung dalam kompensasi BBM yang diterima dari pemerintah. Masing-masing koorporasi ini belum menyetor sebesar Rp1,96 triliun dan Rp28,6 miliar.
"Direksi PT Pertamina dan PT AKR Corporindo agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan terkait dengan kebijakan dana atau mekanisme penyetoran PBBKB," kata Agung dalam laporan IHPS Semester I 2021, Jakarta, Selasa (7/12).
-
Apa yang diraih oleh Dirut Pertamina? Nicke menjadi salah satu dari dua wanita Indonesia paling berpengaruh yang masuk ke dalam daftar ini.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Apa yang dilakukan Pertamina di Lapangan Sukowati? Setelah sebelumnya sukses melakukan injeksi perdana CO2 di Lapangan Jatibarang, PT Pertamina (Persero) kembali mengimplementasikan teknologi Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) di lapangan lainnya yaitu di Lapangan Pertamina EP Sukowati Bojonegoro, Jawa Timur.
-
Apa yang Pertamina lakukan untuk menjadi pemain utama penyimpanan karbon di Indonesia? Kesiapan Pertamina dibuktikan melalui program Carbon Capture Utilisation Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilisation Storage (CCUS).
-
Mengapa Pertamina melakukan kegiatan ini? Pertamina sebagai BUMN yang bergerak di bidang energi, tidak hanya terus berupaya menyediakan energi di seluruh wilayah negeri. Akan tetapi, juga memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam rangka mendukung capaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menuju kemandirian masyarakat.
-
Kapan Tim Satgas Nataru Pertamina Patra Niaga mulai aktif? Peran Tim Satgas Nataru menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat, karena menurut prediksi, pergerakan masyarakat di masa kali ini meningkat 43% dibandingkan tahun lalu. Tim Satgas Pertamina Patra Niaga aktif mulai 15 Desember hingga 7 Januari 2024 menjadi tulang punggung kelancaran distribusi energi dan akan berupaya ekstra dalam memastikan seluruh kebutuhan BBM, LPG, dan Avtur masyarakat terpenuhi dengan baik," jelas Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PT Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso, Jumat (15/12) dalam pembukaan Posko Nasional Sektor ESDM Periode Nataru 2023/2024.
Agung juga melaporkan, pengelolaan subsidi atau kewajiban pelayanan publik (KPP) pada 13 objek pemeriksaan terkait subsidi energi, subsidi pupuk, subsidi bunga kredit, dan KPP di bidang angkutan umum telah memenuhi sejumlah kriteria, namun terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian.
Misalnya, PT PLN (Persero) belum melakukan evaluasi menyeluruh atas efisiensi biaya, serta kurang mengakui dan memperhitungkan non-Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dalam pengajuan subsidi kepada pemerintah.
"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan, Direksi PT PLN agar lebih cermat menghitung nilai pengajuan subsidi listrik dan meningkatkan monitoring dan evaluasi dalam rangka efisiensi biaya baik BPP maupun non-BPP," katanya.
Kedua, pelaksanaan proyek dan rantai suplai dilaksanakan pada SKK Migas dan KKKS BP Berau dengan kesimpulan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain pemerintah belum menerima tambahan bagian negara atas kelebihan pembebanan cost recovery total sebesar Rp994,51 miliar.
"Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada KKKS BP Berau Ltd. agar melakukan koreksi kurang biaya operasi Wilayah Kerja Berau, Muturi, dan Wiriagar serta memperhitungkan tambahan bagian negara," kata Agung.
Baca juga:
BPK Temukan Masalah Keuangan Senilai Rp8,3 Triliun di Semester I-2021
Diduga Ada Praktik Korupsi, Serikat Pekerja Garuda Indonesia Minta BPK Audit Forensik
MAKI Tanggapi Nyoman Adhi jadi Anggota BPK: Semua Pihak Ringan Tabrak Aturan
Nyoman Adhi Suryadnyana Resmi Dilantik Jadi Anggota BPK
Hari Ini MA Lantik Nyoman Adhi Suryadnyana Jadi Anggota BPK
BPK Temukan Kelebihan Pembayaran Insentif 8.962 Tenaga Kesehatan