Pertanggungjawaban even Kemenparekraf tidak detail
BPK tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan hasil pemeriksaan laporan keuangan kementerian atau lembaga (LKKL) tahun 2013. Hasil pemeriksaan BPK itu tercatat dua kementerian atau lembaga dinyatakan disclaimer.
Anggota III BPK Agus Joko Pramono menyebutkan kedua kementerian dan lembaga tersebut adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Badan Informasi Geopasial. Terhadap keduanya, tersebut BPK tidak dapat memberikan pendapat terhadap LKKL-nya.
-
Kenapa BPK dilibatkan dalam proses PMN? Daftar 20 BUMN yang Dapat Suntikan Modal Tunai dan Non Tunai Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Kenapa PPPK dibuat? Meskipun dengan perjanjian kerja, namun PPPK juga termasuk pegawai ASN. Hal yang membedakan dengan antara PPPK dan PNS, salah satunya terletak pada masa percobaannya. Jika PNS biasanya diberlakukan masa percobaan selama 1 tahun, sementara PPPK tidak berlaku kebijakan ini.
"Disclaimer itu artinya BPK tidak memberikan pendapat dan tidak bisa mengambil hubungan antara bukti-bukti yang disampaikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ada, dengan laporan keuangan yang dibuat," ucap Agus ketika ditemui di BPK, Jakarta, Jumat (20/6).
Laporan keuangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak diberikan penilaian karena pertanggungjawaban kementerian tersebut belum bisa ditelusuri ketepatannya sesuai rentang waktu yang ada. "Banyak pertanggungjawaban event-event di Kemenparekraf belum dapat kami telusuri secara detail."
Sedangkan Badan Informasi Geopasial, BPK masih memerlukan pendalaman terhadap proses pertanggungjawaban lembaga tersebut terutama dalam proses klasifikasi beberapa item laporan.
"Apakah itu masuk jasa konsultasi atau jasa lainnya dalam konteks pengadaan barang dan jasa karena model pertanggungjawabannya berbeda karena sedemikian besarnya maka kami tidak bisa memberikan pendapat untuk BIG," katanya.
Baca juga:
Ahok minta BPK lakukan audit lebih kencang lagi
Ahok: Cash management system bisa nangkap maling
BPK soroti KJP dan proyek bus Transjakarta tahun 2013
BPK turunkan penilaian laporan keuangan Pemprov DKI jadi WDP
Lima k/l alami penurunan kualitas laporan keuangan 2013