Perusahaan Wajib Beri Jaminan Sosial & Kesehatan Pekerja yang di-PHK Minimal 6 Bulan
Ketidakpastian ekonomi masih menjadi tantangan nasib pekerja di tahun 2023. Atas kondisi ini, Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan perusahaan agar tetap bertanggung jawab memenuhi jaminan sosial dan kesehatan pekerja, meski melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketidakpastian ekonomi masih menjadi tantangan nasib pekerja di tahun 2023. Atas kondisi ini, Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan perusahaan agar tetap bertanggung jawab memenuhi jaminan sosial dan kesehatan pekerja, meski melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kepala Pemeriksaan Keasistenan Utama VI, Ahmad Sobirin, menyebutkan setidaknya perusahaan menanggung jaminan ini selama 6 bulan.
-
Siapa yang memberikan tugas dan wewenang tambahan kepada PPK? Selain itu, PPK juga memiliki wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Bagaimana Ombudsman melakukan kajian tentang Puskesmas? Ombudsman melakukan kajian lebih dalam di kota dan kabupaten pada empat provinsi di Indonesia pada 22-27 Mei 2023 dan 5-9 Juni 2023. Empat provinsi tersebut adalah Jambi, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Maluku.
-
Apa tugas utama Staf Ahli Kementerian Ketenagakerjaan? Staf Ahli memiliki tugas memberikan telaah serta rekomendasi mengenai masalah tertentu dan isu-isu strategis.
-
Kapan Ombudsman melakukan kajian tentang Puskesmas? Ombudsman melakukan kajian lebih dalam di kota dan kabupaten pada empat provinsi di Indonesia pada 22-27 Mei 2023 dan 5-9 Juni 2023. Empat provinsi tersebut adalah Jambi, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Maluku.
-
Siapa saja yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PKB? Wakil Ketua Umum:Subhan MakmunManurul HidayahAlwi ShihabZainal Arifin JunaidiZamzami MahrusChaedar AfandiAndi Muawiyah Ramli
"6 bulan dari PHK otomatis dia (pekerja dampak PHK) masih memperoleh hak jaminan kesehatan. Setelah itu diberikan kebebasan tenaga kerja sebagai pekerja penerima upah (PPU) atau penerima bantuan iuran (PBI)," ujar Sobirin dalam bincang media di Jakarta Pusat, Senin (19/12).
Sobirin menuturkan, pengingat seperti ini perlu digaungkan secara terus menerus mengingat banyak perusahaan lepas tangan terhadap jaminan pekerja seusai melakukan PHK. Secara sederhana, perusahaan beranggapan tidak berkewajiban memenuhi hak pekerja lantaran sudah terjadi PHK.
"Yang terjadi, banyak perusahan setelah keluarkan PHK segala hak pekerja diputus sepihak. Harusnya tidak," ujarnya.
Di satu sisi, Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng juga sempat mempertanyakan akuntabilitas perusahaan saat melakukan PHK. Audit terhadap perusahaan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik, merupakan langkah penting untukmenjadi materi atau bahan pertimbangan bagi Kementerian Ketenagakerjaan dalam memberi sikap jika perusahaan tersebut.
"Pertanyaannya sekarang adalah, apakah pemerintah mencermati hasil audit dari kantor akuntan publik? Kalau pemerintah mencermati itu, sesungguhnya pemerintah bisa membaca tren data atau perkembangan yang ada sehingga bisa mengantisipasi," ujar Robert saat konferensi pers virtual, Kamis (1/12).
Baca juga:
Badai PHK Karyawan Berpotensi Terus Berlanjut, Ini Penyebabnya
Terungkap, Ini Penyebab Maraknya PHK Karyawan di Sektor Tekstil
Adaptasi Bisnis, JDI.ID Pangkas 200 Karyawan
Karyawan Kena Prank PHK sama Bos, Ujungnya Bikin Nangis Haru
Tips Penting untuk Korban PHK yang Sedang Mencari Kerja
Perusahaan Besar Kembali Rekrut Karyawan, Ini Posisi Paling Banyak Dicari