PLN cabut subsidi listrik, 5 juta pelanggan berpotensi jatuh miskin
Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial
Sebanyak 3 juta hingga lima juta rumah tangga rentan jatuh miskin. Jika PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencabut subsidi listrik untuk 23 juta pelanggan.
Demikian diungkapkan Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Riyanto dalam diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama, Jakarta, Minggu (1/11).
-
Bagaimana PLN mendukung transisi ke kendaraan listrik? PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pengguna EV tidak perlu risau, sebab infrastruktur telah dibangun lebih merata. Apalagi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) telah siap, mudah dan nyaman digunakan.
-
Bagaimana PLN mendukung transisi energi di Indonesia? Dalam 2 tahun terakhir, PLN telah menjalankan berbagai upaya transisi energi. Di antaranya adalah membatalkan rencana pembangunan 13,3 Gigawatt (GW) pembangkit batubara, mengganti 1,1 GW pembangkit batubara dengan EBT, serta menetapkan 51,6% penambahan pembangkit berbasis EBT.
-
Apa yang menjadi pemicu semangat Jakarta Electric PLN untuk bangkit? Ketertinggalan menjadi sesuatu yang memacu semangat. Hal inilah yang berhasil dibuktikan oleh Jakarta Electric PLN yang berhasil comeback atas Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.
-
Apa yang akan dilakukan PLN di Bursa Karbon Indonesia? Pasalnya, PT PLN (Persero) akan segera melantai ke bursa karbon Indonesia. Dengan potensi yang dimiliki, PLN akan menjadi trader terbesar di bursa karbon Indonesia dengan membuka setara hampir 1 juta ton CO2. Hal ini merupakan bagian langkah PLN mendukung pemerintah dalam penurunan emisi dan mengakselerasi transisi energi.
-
Kapan PLN mulai mendukung ekosistem kendaraan listrik? PT PLN (Persero) berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang berkembang pesat di Indonesia.
-
Apa yang sedang dibangun oleh PLN untuk memfasilitasi penggunaan energi terbarukan di Indonesia? PLN sendiri saat ini sedang membangun green enabling supergrid yang dilengkapi dengan smartgrid dan flexible generations. “Karena adanya ketidaksesuaian antara lokasi energi terbarukan yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan, serta jauh dari pusat demand yang berada di Jawa, maka kita rancang skenario Green Enabling Supergrid. Sehingga, potensi EBT yang tadinya tidak bisa kita manfaatkan, ke depan menjadi termanfaatkan. Selain itu, tentunya akan mampu membangkitkan kawasan dengan memunculkan episentrum ekonomi baru," jelas Darmawan.
"Ada 3-5 juta pelanggan jatuh ke kelompok rentan miskin. Itu akan membuat tunggakan PLN bertambah, ini imbas dari migrasi yang dilakukan."
Pencabutan subsidi, menurut Riyanto, berpotensi membuat inflasi mencapai 6,4 persen, meningkat 1,7 persen dari asumsi 4,7 persen, pada tahun depan
"Pertumbuhan Ekonomi asumsi 5,3 persen akan turun 0,59 persen, kemudian angka kemiskinan naik 0,14 persen. Kalau pemerintah tidak serius tangani ini semua itu akan terjadi," ungkapnya.
Untuk diketahui, tahun depan, pemerintah telah menganggarkan subsidi listrik Rp 38,38 triliun. Sebanyak Rp 29,39 trilun diantaranya untuk pelanggan golongan 450 VA-900 VA.
Untuk menekan subsidi, menurut Riyanto, pemerintah tak perlu memaksa masyarakat untuk memakai listrik dengan tarif keekonomian. Cukup mendorong masyarakat untuk menghemat energi.
"Itu bisa diterapkan. Masyarakat hemat listrik, hemat pengeluaran tentunya. Dibandingkan tiba-tiba langsung memigrasi, bebannya tentu akan beda. Jika masyarakat bisa melakukan tersebut, kenaikan bisa dilakukan secara bertahap."
PLN menemukan sekitar 23 juta pelanggan sudah tak layak lagi mengonsumsi listrik 450 VA-900 VA, notabene masih disubsidi pemerintah. Atas dasar itu, jutaan pelanggan dinilai mampu tersebut dipaksa untuk meningkatkan daya listrik.
Jika masih berkukuh memakai listrik subsidi, maka pelanggan mampu bakal dikenakan tarif listrik keekonomian atau nonsubsidi. Minimal setara pelanggan listrik 1.300 VA.
Menurut Riyanto, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial. "Risiko PLN cukup besar untuk langkah ini."
(mdk/yud)