Presiden Jokowi resmikan megaproyek PLTU senilai USD 5,87 miliar
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan tiga megaproyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas total 4.660 MW dengan nilai investasi keseluruhan USD 5,87 miliar.
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan tiga megaproyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas total 4.660 MW dengan nilai investasi keseluruhan USD 5,87 miliar.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, dalam kesempata sama Presiden Joko Widodo juga meninjau kemajuan pembangunan terminal batu bara berkapasitas 20 juta ton di Banten senilai USD 145 juta.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang dilakukan Jokowi saat kuliah? Semasa kuliah, Jokowi juga aktif tergabung dengan UKM pencinta alam.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Apa yang Jokowi lakukan di Lampung? Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi Lampung. Salah satu tujuan kunjungan ini untuk mengecek jalan rusak di wilayah tersebut.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
"Kalau ditotal, keempat proyek ini bernilai USD 6,015 miliar," kata Dadan.
Menurut dia, peresmian ketiga PLTU tersebut terdiri atas peletakan batu pertama dua proyek yakni PLTU Jawa 7 berkapasitas 2x1.000 MW dan PLTU 9&10 juga 2x1.000 MW, serta satu peresmian pengoperasian secara komersial (commercial on date/COD) PLTU IPP Banten 660 MW.
Ketiga proyek PLTU itu, lanjutnya, masuk program 35.000 MW. "Sementara terminal batu bara 20 juta ton akan memperkuat dan mengefektifkan rantai pasok batubara PLTU di wilayah Jawa bagian barat," ujarnya.
Dadan merinci proyek PLTU Jawa 7 bernilai investasi USD 1,88 miliar dengan rencana COD untuk unit 1 pada April 2020 dan unit dua pada Oktober 2020. Harga jual listrik ke PT PLN (Persero) disepakati 4,21 sen dolar/kWh.
Proyek, yang menggunakan skema bisnis 'build, own, operate, and transfer (BOOT) selama 25 tahun itu berteknologi "ultra supercritical boiler" dengan bahan bakar batu bara kalori rendah antara 4.000-4.600 kkal/kg 'ash received'.
"Jenis pembangkit ini dipilih karena memiliki efisiensi yang tinggi dan lebih ramah lingkungan," jelas Dadan.
Selanjutnya, menurut dia, PLTU Jawa 9&10 dengan skema listrik swasta (IPP) dibangun disebelah PLTU Suralaya 1-8, Banten dengan nilai investasi USD 3 miliar.
Anak perusahaannya PLTU itu dibangun dengan skema penugasan PLN kepada anak perusahaan, PT Indonesia Power, sesuai Perpres No 19 Tahun 2017. Proyek BOOT itu juga menggunakan teknologi 'ultra supercritical'.
"Diperkirakan COD PLTU 9&10 pada 2022 dengan kontrak 25 tahun dan biaya pokok produksi (BPP) 5,1 sen dolar/kWh," katanya.
Untuk PLTU Banten 660 MW, lanjut Dadan, merupakan proyek IPP dengan pengembang PT Lestari Banten Energi. Proyek BOOT selama 25 tahun itu menggunakan teknologi 'supercritical' dan telah berproduksi sejak Maret 2017.
"Harga jual ke PLN disepakati 5,99 sen dolar/kWh dengan investasi USD 990 juta," ujarnya.
Terakhir, Dadan mengatakan, proyek terminal batu bara, yang ditinjau Presiden Joko Widodo, dibangun anak perusahaan PLN, PT PLN Batubara, bersama Gama Corp. "Lokasi terminal ini bersebelahan dengan PLTU Jawa 7 dan ditargetkan COD bersamaan dengan PLTU," katanya.
Terminal batubara itu, menurut dia, juga berfungsi sebagai stok darurat PLTU di luar Jawa bagian barat, menjaga keamanan pasokan batubara saat cuaca buruk karena penggunaan kapal (vessel), pengurangan biaya pembangunan terminal di masing-masing PLTU, dan efisiensi biaya transportasi batubara dari perubahan barge ke vessel.
"Terminal batubara ini memerlukan lahan sekitar 20 hektare dengan nilai investasi USD 145 juta," ujarnya.
Dadan menambahkan proyek-proyek tersebut akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan mengefisienkan biaya pembangkitan listrik, sehingga harga listrik lebih terjangkau masyarakat.
Untuk mempercepat proyek 35.000 MW, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 14 Tahun 2017, yang merupakan Perubahan Perpres Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
"Perpres ini memberikan jaminan kepada dunia usaha bahwa pemerintah terus berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa penjaminan, percepatan perizinan dan nonperizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, penyediaan tanah, dan penyelesaian hambatan dan permasalahan lainnya," katanya.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, status program 35.000 MW hingga 15 September 2017 adalah tahap COD/komisioning 773 MW, konstruksi 15.266 MW, PPA belum konstruksi 10.255 MW, pengadaan 4.563 MW, dan tahap perencanaan 6.970 MW.
"Sampai 2019, diharapkan semua proyek 35.000 MW sudah terkontrak dan juga ada tambahan 17.000 MW dibandingkan akhir 2014," kata Dadan.
Baca juga:
Telan biaya Rp 56 triliun, PLTU Jawa 4 ditarget beroperasi 2021
Hemat biaya produksi, PLN bakal akuisisi tambang batu bara
7 Orang terjebak di lift PLTU Pelabuhan Ratu, 1 berhasil dievakuasi
Dapat pembiayaan, proyek PLTU Cirebon Ekspansi segera konstruksi
Aktivis Greenpeace tolak PLTU di perairan Roban Timur, Batang