Program Konversi Kompor Listrik Ditunda, Beban PLN Bakal Makin Membengkak
Upaya renegosiasi menurut Mamit perlu dilakukan oleh PT PLN Persero, agar beban keuangan dari perusahaan pelat merah tersebut tetap terjaga.
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero diprediksi bakal menanggung beban makin berat seiring dengan penundaan program konversi kompor gas elpiji menjadi kompor listrik.
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mendorong agar PT PLN melakukan renegosiasi terhadap perjanjian independent power producer (IPP) atau penyedia listrik dari swasta untuk menurunkan beban perusahaan.
-
Kapan PLN mulai mendukung ekosistem kendaraan listrik? PT PLN (Persero) berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang berkembang pesat di Indonesia.
-
Bagaimana PLN mendukung transisi ke kendaraan listrik? PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pengguna EV tidak perlu risau, sebab infrastruktur telah dibangun lebih merata. Apalagi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) telah siap, mudah dan nyaman digunakan.
-
Apa yang menjadi pemicu semangat Jakarta Electric PLN untuk bangkit? Ketertinggalan menjadi sesuatu yang memacu semangat. Hal inilah yang berhasil dibuktikan oleh Jakarta Electric PLN yang berhasil comeback atas Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.
-
Bagaimana cara PLTA Kracak menyalurkan listrik? “Jadi ini listriknya disalurkan ke Bogor, yang saat itu Buitenzorg sedang butuh, terutama untuk penerangan kantor gubernur. Setelah Buitenzorg memiliki penerangan, listrik disalurkan ke Tanjung Priuk untuk operasional Trem dan perkotaan,” kata sang kreator, Jejak Siborik.
-
Apa yang dimaksud dengan energi listrik? Energi listrik adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh pergerakan partikel bermuatan, khususnya elektron, melalui suatu penghantar atau rangkaian tertutup.
-
Bagaimana cara PLTA Ketenger menghasilkan listrik? Air yang sudah tertampung di kolam selanjutnya dialirkan untuk menggerakkan turbin yang kemudian menghasilkan listrik.
"Dengan penundaan ini maka beban bagi PLN akan semakin besar karena kelebihan 6-7 gigawatt, ini menambah pengeluaran PLN sebesar Rp3 triliun per gigawatt-nya," ujar Mamit kepada merdeka.com, Sabtu (24/9).
Upaya renegosiasi menurut Mamit perlu dilakukan oleh PT PLN Persero, agar beban keuangan dari perusahaan pelat merah tersebut tetap terjaga.
"Harus melakukan renegosiasi dengan IPP terkait dengan skema take or pay ini sehingga tidak terlalu membebani keuangan PLN," katanya.
Penjelasan soal Skema Take or Pay
Secara sederhana, skema take or pay yang membuat PLN terbebani adalah perusahaan listrik milik negara ini harus membayar atau membeli listrik sesuai dengan kontrak. Meskipun, kebutuhan listrik di bawah dari nilai kontrak.
Contohnya, PLN membuat kontrak pembelian listrik dengan IPP sebesar 80 gigawatt dengan nilai tertentu. Namun seiring waktu, kebutuhan listrik oleh PLN hanya 60-70 gigawatt, pembayaran yang harus dibayar oleh PLN kepada IPP tetaplah 80 gigawatt.
Selain beban keuangan yang ditanggung PLN, Mamit juga menilai, program konversi sulit terealisasi di Indonesia karena kemampuan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, terhadap tagihan listrik tidak seimbang.
"Benar (sulit realisasi konversi kompor listrik) kalau watt kecil pasti pemanasannya juga lama," ucapnya.
Menurut Mamit, perlu ada pengembangan riset terhadap daya kompor listrik jika ingin dijadikan program pemerintah. Sehingga, program tersebut dapat berjalan efektif tanpa membebani ekonomi masyarakat.
"Perlu ada riset atau pengembangan kembali agar watt kecil tapi bisa cepat panas," usul Mamit.
Masalah Penerapan Kompor Listrik
Sebagaimana diketahui, daya pada kompor listrik yang menjadi uji coba pemerintah memang menjadi sorotan. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazier, terungkap bahwa total watt pada satu kompor listrik dengan dua tungku yaitu 2.800 watt. Daya pada tungku kiri yaitu 1.000 watt dan tungku kanan 1.800 watt.
"Jadi voltage menentukan cara masak, masak air cepat," ujar Taufiek rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (21/9).
"Kalau voltage kecil artinya tidak maksimal," ucapnya.
Selain daya listrik, keengganan masyarakat beralih ke kompor listrik karena perabotan yang digunakan tidak ekonomis.
Bagi pengguna kompor listrik dengan spesifikasi yang diproyeksikan oleh PLN, maka peralatan yang dapat digunakan yaitu steampod atau panci diameter minimal 18 cm, fry pan atau wajan diameter atas minimal 27 cm.
Selain itu, bahan untuk perabotan memasak pada kompor listrik setidaknya memiliki kandungan magnet yang cukup besar agar proses memasak berlangsung cepat.
Keputusan Ditunda
Sementara itu, penundaan program konversi kompor disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengatakan, pelaksanaan program konversi kompor pada 2022, ditunda.
"Dapat saya sampaikan bahwa pemerintah belum memutuskan terkait program konversi dari kompor LPG 3 kg menjadi kompor listrik induksi," ujar Airlangga dalam konferensi pers secara virtual pada Jumat (23/9).
Tidak disampaikan pertimbangan atas penundaan program konversi kompor listrik 2022. Yang jelas, Airlangga menyampaikan dalam pernyataan pers bahwa pemerintah terus mempertimbangkan kondisi masyarakat dan memantau kondisi lapangan terhadap penggunaan gas Elpiji.
Lagi pula, imbuh Airlangga, pembahasan anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan program konversi kompor Elpiji 3 kg ke kompor listrik induksi tersebut belum dibicarakan dan belum disetujui.
Meski ditunda, kompor listrik yang sudah didistribusikan sebanyak 300 unit di Bali dan Solo, tetap menjadi pertimbangan pemerintah atas wacana konversi kompor. Pemanfaatan 300 unit kompor listrik di dua wilayah tersebut bersifat uji coba.
"Hasil dari uji coba ini akan dilakukan evaluasi," kata Airlangga.
(mdk/idr)