Proyek Infrastruktur RI Butuh Rp 4.000 T, Menteri Sri Mulyani Dorong Swasta Terlibat
Pemerintah mengakui pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek infrastruktur di Indonesia sangat besar. Namun, hal itu belum cukup memenuhi kebutuhan sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Infrastruktur adalah hal yang penting didalam menopang momentum pertumbuhan.
Pemerintah mengakui pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek infrastruktur di Indonesia sangat besar. Namun, hal itu belum cukup memenuhi kebutuhan sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat menjadi key note speaker dalam acara Infrastructure Summit 2019 di Graha Sanusi, Universitas Padjajaran (Unpad) Kota Bandung, Jumat (26/4).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Apa yang dibangun oleh PLN di IKN Nusantara? PT PLN (Persero) siap memenuhi kebutuhan listrik hijau di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 Megawatt (MW).
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Bagaimana PLN dan ACWA Power akan membangun proyek ini? Kesepakatan ketiga perusahaan ini akan berlangsung pada business matching di flagship event KTT ASEAN ke-43 yaitu ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF) yang berlangsung pada 5 - 6 September 2023. Kerja sama ini juga menjadi bukti hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Arab Saudi.
"Tahun 2019 ini, infrastruktur masih merupakan pos belanja yang cukup besar, yaitu Rp 415 (triliun), masih kalah (besar) dengan pendidikan, namun termasuk the second largest spending untuk Indonesia," katanya.
Menurutnya, infrastruktur adalah hal yang penting didalam menopang momentum pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan, sekaligus pengurangan kemiskinan serta kesenjangan. "Orang biasanya hanya fokus pada kebutuhan pendanaannya. Karena memang dalam RPJMN disebutkan kebutuhan infrastruktur di Indonesia mencapai lebih dari Rp 2.000 bahkan Rp 4.000 triliun," terangnya.
Melihat angka pembiayaan itu, kemampuan APBN pemerintah tidak akan bisa memenuhinya. Untuk itu, diperlukan skema pendanaan yang bisa menjadi solusi.
"Pilihannya apakah kita akan menunggu sampai pemerintah punya uang sendiri, sementara kebutuhan tidak bisa menunggu. Sehingga, skema KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha/public private partnership) dan partisipasi swasta menjadi salah satu solusi yang tidak bisa dihindarkan, atau bahkan menjadi kebutuhan," terangnya.
"Seperti kalau bapak melihat, kalau kita membutuhkan air bersih, dan kita tidak memiliki anggaran hari ini, apakah kita akan menunggu 10 tahun lagi untuk memiliki air bersih?," katanya.
Untuk diketahui, acara Infrastructure Summit 2019 ini mempertemukan 31 universitas yang tergabung dalam University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID). Tahun ini mereka membahas pengembangan infrastruktur baik nasional maupun regional melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usana (KPBU).
Sementara itu, Dirut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Armand Hermawan menilai pola KPBU itu sebagai pendanaan yang paling gampang. Yakni, dari APBN, penugasan, baru KPBU.
"Nah sekarang kita balik dengan anggaran APBN terbatas kan KPBU harus menjadi pilihan pertama infrastruktur, kalau kerjasama ini sudah bagus barulah nanti kita penugasan ke BUMN," katanya.
Baca juga:
Peresmian Operasi Bandara NYIA Akan Ditandai Pendaratan Pesawat Presiden Jokowi
Triasmitra dan Telkominfra Garap Proyek Kabel Laut Medan-Dumai
Ditemani Gubernur DIY, Menhub Budi Cek Kesiapan Bandara Internasional Yogyakarta
Akhir April, Kereta Bandara New Yogyakarta Hanya Sampai Stasiun Wojo
Menhub Budi Pastikan Bandara New Yogyakarta Tidak Akan Sepi
Bos Bappenas Sebut RI Harus Tiru Meksiko dan New York Bangun Angkutan Massal
Bos Bappenas: Kertajati Akan Jadi Bandara Potensial