Proyek terkendala lahan, JK minta rakyat tak semena-mena minta harga
Di sisi lain, rakyat juga harus diberi harga terbaik untuk lahan akan dipakai proyek infrastruktur pemerintah.
Sudah bukan rahasia jika banyak pembangunan infrastruktur di Tanah Air jalan di tempat lantaran terbentur persoalan pembebasan lahan. Jika ditelusuri, simpul masalahnya terletak pada harga ditawarkan tak menguntungkan warga pemilik lahan.
Maka itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, penetapan harga berpihak pada kepentingan masyarakat menjadi kunci percepatan pembebasan lahan.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Bagaimana K.H. Abbas Abdul Jamil melawan penjajahan? Salah satu yang menjadi modalnya dalam melawan penjajah adalah menghidupkan kembali Tarekat Tijaniyah yang didirikan oleh ulama Aljazair, Syekh Abul Abbas Ahmad At-Tijani (1737-1815).Dalam gerakan ini, Kiai Abbas menyebarkan semangat mengedepankan syariat sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW dalam melawan tirani. Ada semangat kerasulan yang dibawa dalam gerakan ini, agar penjajahan yang memperbudak dan menyengsarakan rakyat dihapuskan.
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"
"Sering kami berdebat, susah karena lahan," kata JK saat Musyawarah Nasional Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI), Jakarta, Kamis (12/3).
Dia mencontohkan proyek PLTU Batang, Jawa Tengah, terpaksa mandek lantaran pembebasan lahannya butuh waktu hingga dua tahun. Sebab, biaya pembebasan lahan proyek pembangkit listrik berkapasitas 2 x 1.000 megawatt (MW) itu hanya kurang dari 0,5 persen dari total investasi.
"Jangan pelit terhadap rakyat. Contoh Batang, investasi Rp 40 triliun, hanya Rp 200 miliar untuk harga tanah, 'berkelahi' dua tahun."
Seharusnya, kata JK, panitia pembebasan lahan berani memberikan harga 2-3 kali lipat di atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
"Bilang jaksa jangan ditangkap kalau berikan 2-3 kali NJOP. Karena itu tidak menyengsarakan rakyat," kata dia. "Rakyat harus dikasih harga yang baik untuk tanah yang dipakai. Tapi rakyat jangan semena-mena juga harga seharusnya Rp 100 ribu minta Rp 3 juta."
Di sisi lain, birokrasi berbelit-belit juga dinilai memperlambat pembebasan lahan. Makanya, menurut JK, swasta terkadang lebih mudah membebaskan lahan ketimbang pemerintah.
"Kalau pemerintah kan mesti rapat-rapat-rapat. Makin banyak rapat makin susah didapat."
(mdk/yud)