Puja-puji menteri hingga ekonom dunia atas 2 tahun Jokowi-JK
Tepat pada hari ini, Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah memasuki dua tahun masa pemerintahannya sejak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2014 lalu. Banyak kebijakan dan program yang dikeluarkan untuk membenahi Indonesia, baik dari sisi politik, nasional, maupun ekonomi.
Tepat pada hari ini, Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah memasuki dua tahun masa pemerintahannya sejak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2014 lalu. Banyak kebijakan dan program yang dikeluarkan untuk membenahi Indonesia, baik dari sisi politik, nasional, maupun ekonomi.
Bukan hal yang mudah untuk membenahi kekurangan di negeri ini. Mengingat, Indonesia mengalami defisit anggaran karena subsidi BBM, dan anjloknya ekonomi dunia menjadi tantangan bagi Jokowi-JK.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
Sayangnya, pasangan ini justru kerap mendapat kritikan pedas dari berbagai kalangan. Bahkan, sebagian masyarakat tak yakin Indonesia akan lebih baik di tangan mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diwarnai berbagai penilaian atas kinerja Kabinet Kerja. Penilaian ini membuat popularitas pemerintah naik-turun. Akibat tekanan yang muncul, pengambil kebijakan cenderung melahirkan keputusan yang responsif dan reaksional demi menjaga popularitas, tanpa basis yang kuat.
Bahkan, kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi menimbulkan kontroversi, seperti mencabut subsidi BBM. Banyak kalangan menilai pemerintahan Jokowi belum mampu atasi gejolak perlambatan ekonomi global.
Meski demikian, di tahun kedua ini pasangan Jokowi-JK mulai menunjukkan eksistensinya dengan berbagai program yang dikeluarkan. Berikut pujian dari berbagai menteri hingga ekonom dunia atas 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK.
Menko Luhut puji program Tax Amnesty
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menilai, kesuksesan kinerja pemerintahan Jokowi-JK dapat diukur dalam beberapa indikator, baik politik, keamanan negara hingga kondisi ekonomi.
"Saya kira bagus, kita lihat dari stabilitas politik baik, hubungan parlemen dengan pemerintah baik, kemudian segi keamanan juga bagus relatif terkendali," ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Rabu (19/10).
Sementara di sisi perekonomian dalam negeri, Luhut mengatakan, kondisinya jauh lebih positif di tengah gejolak ekonomi dunia. "Segi ekonomi menunjukkan hal-hal positif, pemerintah Jokowi lebih baik dari pada belasan tahun lalu," ucapnya.
Hal lain yang menjadi catatan kesuksesan pemerintahan Jokowi adalah Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Menurut Luhut, Tax Amnesty telah terimplementasi dengan baik.
"Saya kira kekhawatiran budget banyak tidak mencapai sasaran, dengan Tax Amnesty yang sukses saya kira bisa terkendali dengan baik," sambungnya.
Menurutnya, cukup berhasilnya program pengampunan pajak tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Perekonomian mengalami trend positif bahkan diprediksi masih akan terus terjadi hingga tahun depan.
"Pertumbuhan ekonomi tahun depan lebih baik karena Tax Amnesty punya dampak luar biasa dengan begitu data base pajak kita lebih banyak, jadi kita tahu berapa banyak uang yang kita take tahun depan," jelas Luhut.
Kendati demikian, Luhut menilai perekonomian Indonesia akan dihadapi gejolak ekonomi dunia. Sehingga ke depan, pemerintah akan memperkuat tim-tim untuk mendorong ekonomi dalam negeri.
"Over all saya kira sangat menjanjikan, tapi kita juga harus hati-hati menghadapi ekonomi global yang masih tidak menentu ini," ungkapnya.
"Masih banyak kurang tentu masih kita perlu perbaikan, team work akan lebih ketat lagi supaya pencapaian-pencapaian lagi bagus," katanya.
Jonan apresiasi langkah Jokowi turunkan harga BBM
Menteri ESDM, Ignasius Jonan ikut mengomentari dua tahun pemerintahan Jokowi-Jk ini. Kali ini, Jonan menyoroti langkah Jokowi yang cepat mencari jalan keluar tingginya harga BBM jenis Premium di Papua yang mencapai Rp 100.000 per liter.
"Kalau pencapaian yang besar, ya ini pencapaiannya bapak presiden, yaitu yang satu harga BBM, itu bapak presiden, top itu," ujar Jonan di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (19/10).
Di sisi lain, pencapaian yang telah terealisasikan soal penyederhanaan perizinan khususnya di sektor ESDM sekaligus program kelistrikan 35.000 megawatt. "Kalau di ESDM itu yang saya paling tahu soal penyederhanaan perizinan dan governance makin lama makin baik," ungkap Jonan.
Jonan juga mengatakan, saat ini pihaknya terus berupaya merealisasikan impian mega proyek 35.000 megawatt. Salah satu langkahnya dengan terus berkoordinasi bersama PT PLN (Persero).
"Tadi pagi pertemuan untuk update posisi PLN bagaimana, ya pastinya 35.000 megawatt itu, sekarang masih dikerjakan," ucap Jonan.
Menko Darmin sebut masih banyak PR untuk pemerintahan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sudah terlihat perbaikan perekonomian dalam 2 tahun masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Meski begitu, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.
Salah satunya dalam memperbaiki perekonomian melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Menurutnya, perbaikan sumber daya manusia (SDM) harus terus dibenahi.
"Dari internal tentu saja banyak. Kita masih harus tetap memperbaiki infrastruktur, SDM dan sebagainya," ujarnya di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/10).
Dia menambahkan, dari sisi ekspor juga masih mengalami perlambatan. Walaupun pada semester I 2016 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,18 persen yoy (year on year), nyatanya pencapaian tersebut masih tidak berpengaruh banyak pada kinerja ekspor.
"Dari sisi ekspor, walaupun kita berharap membaik, tetapi perlambatan itu masih terjadi, hanya mengecil," tuturnya.
Meski demikian, dirinya bersyukur saat ini pemerintah masih mendapatkan catatan baik melalui paket deregulasi. Sebab, 13 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dikeluarkan, membuat investasi tumbuh positif dari sebelumnya.
"Investasi kita tumbuh, itu sebagian dari deregulasi, hasil meyakinkan dari market dan menjadi hasil dari pertumbuhan ekonomi," jelas Darmin.
Dia berharap, ekonomi global segera membaik agar perekonomian Indonesia juga ikut tumbuh positif. "Yang harus diperbaiki itu ekonomi dunia. Ekonomi dunia yang terseok-seok ikut memberi pengaruh ke kita," tandasnya.
Ekonom dunia apresiasi kinerja Jokowi dongkrak ekonomi Indonesia
Analis Asia dari Verisk Maplecroft Hugo Brennan mengatakan pada tahun pertama memang belum terlihat adanya kemajuan dari program-program yang dicanangkan. Namun, di tahun kedua, sudah mulai terlihat adanya perbaikan, terutama dalam perekonomian Indonesia.
"Tahun pertama Jokowi memang sangat mengecewakan, sedangkan 12 bulan terakhir terlihat lebih menjanjikan. Kenyataannya, dia telah melakukan semuanya dengan baik," kata Brennan seperti dilansir CNBC, Rabu (19/10).
Dia menambahkan, rencana Jokowi untuk menyehatkan keuangan negara sempat dianggap mustahil. Mengingat, Indonesia selalu mengalami defisit anggaran pada pemerintahan sebelumnya.
Namun, rencana ini terbukti dengan adanya penghapusan subsidi bensin di akhir tahun 2014. Selain itu, adanya program pengampunan pajak (Tax Amnesty) juga membuktikan komitmen Jokowi-JK dalam memperbaiki ekonomi nasional.
Meski begitu, Profesor dari National University of Singapore Bilveer Singh mengatakan masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Seperti ketersediaan lapangan kerja, mengingat pertumbuhan lapangan kerja saat ini masih lebih lambat dibanding pertumbuhan penduduk.
Sebab, pemerintah saat ini hanya membuat terobosan di sektor-sektor tertentu, seperti infrastruktur, fiskal, dan ekonomi kreatif.
"Perlu dilakukan penyebaran kekayaan secara horizontal untuk mencegah kesenjangan pendapatan dari pelebaran penduduk," kata Bilveer.