Punya Anggaran Rp12 Triliun, Menteri PUPR siap Buka 700.000 Lapangan Kerja di 2021
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR pada tahun depan bakal menyisihkan anggaran Rp12 triliun untuk menyediakan 700 ribu lapangan kerja dalam program Padat Karya Tunai.
Pemerintah telah menyiapkan beberapa program untuk menekan laju angka kemiskinan dan pengangguran pada 2021 mendatang. Salah satunya yaitu lewat program Padat Karya Tunai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR pada tahun depan bakal menyisihkan anggaran Rp12 triliun untuk menyediakan 700 ribu lapangan kerja dalam program Padat Karya Tunai.
-
Siapa yang dijamin BPJS Ketenagakerjaan? Seluruh pemain timnas yang berlaga di Piala AFF yang digelar di Stadion Jakabaring, Palembang ini akan dilindungi keselamatannya, sejak saat latihan terlebih saat pertandingan.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Siapa yang menerima santunan dari BPJS Ketenagakerjaan? "Kami hadir mendampingi Ibu Suharti menyerahkan santunan kepada ahli waris dari peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar pada PPNPN Biro Umum Kemendikbudristek," jelas Zainudin.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan dan pemerintah di Provinsi Maluku menjamin kepesertaan JKN bagi pekerja di Provinsi Maluku? Khusus untuk segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), selain menggandeng Pengawas Ketenagakerjaan Pemerintah Provinsi Maluku untuk menegakkan kepatuhan badan usaha dalam kepesertaan Program JKN, BPJS Kesehatan juga bekerjasama dengan Dinas Perizinan Provinsi dan Kab/Kota untuk mempersyaratkan kepesertaan JKN kepada badan usaha yang mengajukan permohonan perizinan.
Anggaran tersebut naik Rp700 miliar dari anggaran sebelumnya di 2020, yakni sekitar Rp11,3 triliun untuk menyerap sebanyak 605 ribu tenaga kerja.
"Tahun 2021 nanti program Padat Karya Tunai dialokasikan Rp12 triliun untuk sekitar 700 ribu lapangan kerja," jelas Menteri Basuki dalam Konferensi Pers Nota Keuangan di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/).
Minimalisir angka Kemiskinan
Merespon ucapan Basuki, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa percaya, program Padat Karya Tunai tersebut dapat meminimalisir pertumbuhan angka kemiskinan dan pengangguran akibat wabah pandemi Covid-19 saat ini.
"Tadi telah disampaikan PUPR adanya pertambahan anggaran dalam rangka ciptakan lapangan kerja. Mengingat dengan tersedianya pekerjaan yang Padat Karya Tunai di PUPR atau Kemendes, kita berharap lapangan kerja juga tercipta," ucapnya.
"Kita tetap akan menekan kemiskinan di 1 digit, dan juga tingkat pengangguran terbuka bisa kita tekan. Angka sekarang sudah cukup besar akibat dirumahkan atau PHK tahun 2020," ujar Suharso.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com