Rakyat jadi kambing hitam kegemaran impor pemerintah

Pemerintah menyalahkan keengganan rakyat membeli produk lokal atas tingginya kinerja impor Indonesia.

Impor sektor pangan yang tak terbendung saat ini disebut sebagai akibat dari persoalan yang kompleks. Mulai dari luas lahan pertanian yang terus tergerus, jumlah penduduk meningkat tajam hingga bergesernya pola konsumsi masyarakat.

Tingginya impor tentunya berimbas pada neraca perdagangan Indonesia yang belakangan ini selalu mengalami defisit di mana ekspor selalu kalah dibandingkan impor. Komoditas impor yang deras menyerbu Indonesia mulai dari pangan seperti gandum hingga barang teknologi tinggi seperti pesawat.

Direktur Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo, mengakui selama ini banyak keluhan masyarakat tentang membanjirnya barang impor. Namun, penyebab impor itu adalah permintaan masyarakat sendiri.

"Kita mengeluhkan banyak impor. Semakin banyak produk. Saya lontarkan pertanyaan, barang itu kan dari luar negeri memang naik kapal sendiri? Itu karena ada pesan dari Indonesia," ucap Iman di Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Iman kembali mempertanyakan kenapa orang Indonesia suka memesan barang impor dan tidak membeli produk dalam negeri. "Pertanyaannya kenapa orang Indonesia tidak beli produk Indonesia? Apa barangnya engga ada, kenapa orang pesan dari luar negeri kalau itu ada di dalam Indonesia," tegasnya.

Menurut Iman, tingginya impor saat ini karena kurangnya sisi suplai dari dalam negeri. "Kelas menengah kita besar dan memerlukan produk konsumer. Bisa engga kita meningkatkan produksi pangan dalam negeri," tuturnya.

Hal senada juga dilontarkan oleh Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan. Rusman mengakui permintaan komoditas pangan domestik cukup beragam dan tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri.

"Kalau semua orang bermukim di Indonesia ya makan beras Indonesia kenapa mesti impor. Beras kecil pakai sumpit kita bisa. Tapi itu kan segmennya enggak banyak juga. Kayak beras ketan, golden rice itu kita memang enggak punya," jelasnya di Jakarta.

Rektor IPB Harry Suhardiyanto melihat pemerintah belum siap menyikapi bergesernya pola konsumsi masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan buah dan protein tidak terpenuhi dari dalam negeri.

"Makin banyak memerlukan buah. Pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan buah maka impor," ujarnya di gedung Kementerian Pertanian, Jakarta.

Agar tidak terus menerus terbuai impor, maka harus mengejar produktivitas dari hasil komoditas pangan. Yakni melalui menghasilkan inovasi dan memperbaiki produksi.

"Kalau hasil produksi belum baik, kita beli lah yang belum baik, nanti di evaluasi. Kalau diadu dengan produk impor maka enggak ada kepedulian," paparnya.

Untuk menyikapi lahan yang kurang, Harry mengusulkan agar menggunakan lahan pasang surut untuk budidaya kedelai. Yang dimaksud lahan pasang surut adalah tanah yang tergenangi oleh air laut.

"Tanah kurang, maka lahan pasang surut bisa dibuat. Untuk budidaya kedelai, mengandalkan lahan selama ini ada," katanya.

Dia menyebut, saat ini ada 20 hektar lahan pasang surut di wilayah Delta Telang dekat Palembang dan Tulang Bawang, Lampung. Lahan pasang surut menggunakan teknologi budidaya jenuh air.

"Jadi ketika Porit ini tidak naik, kita jenuhkan air. Terapkan untuk varietas kedelai, dengan jarak parit sekian, genangan air sekian," imbuhnya.

Baca juga:
Kesenjangan antara si kaya dan si miskin makin parah tahun lalu
5 Sinyal hancurnya Indonesia hadapi pasar bebas ASEAN
BI: Pemilu buat investasi di Jatim dan Jateng lesu
3 Kawasan Indonesia timur ditetapkan jadi lumbung ikan nasional