RAPBN 2016, pemerintah Jokowi cari utang Rp 273,2 triliun
Besarannya, utang dari dalam negeri Rp 272 triliun dan luar negeri Rp 1,2 triliun.
Pemerintahan Jokowi-JK masih mengandalkan pembiayaan dari pinjaman alias utang untuk menutup defisit anggaran tahun depan. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta nota keuangan 2016 di depan DPR dan DPD RI, di gedung parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).
Presiden Jokowi mengakui masih akan memanfaatkan pinjaman atau utang baik dari dalam maupun luar negeri.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi menyampaikan pentingnya UU Perampasan Aset? Jokowi menegaskan, aset yang seharusnya milik negara dan rakyat harus dikembalikan. Para pelaku pun mesti bertanggungjawab akibat perbuatannya yang merugikan negara."Karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat, yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan," pungkasnya.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
"Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif memberdayakan swasta dan pemerintah daerah pembangunan nasional," ujar Presiden Jokowi.
Dalam postur draf RAPBN 2016, total pendapatan negara tahun depan ditargetkan Rp 1.848 triliun. Terdiri dari pendapatan dari sektor perpajakan Rp 1.565,8 triliun, pendapatan dari non perpajakan Rp 280,3 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 2 triliun.
Sementara belanja negara mencapai Rp 2.121,3 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.3391,1 triliun dan transfer daerah serta dana desa sebesar Rp 782,2 triliun.
"Konsekuensi pembangunan infrastruktur dan ekspansif, maka fiskal mengalami defisit anggaran," ucapnya.
Dengan komposisi tersebut, RAPBN 2016 mencatat defisit anggaran Rp 273,2 triliun atau 2,1 terhadap PDB. Pemerintah mengandalkan utang untuk pembiayaan defisit anggaran. Besarannya, utang dari dalam negeri Rp 272 triliun dan luar negeri Rp 1,2 triliun.
"Untuk mendukung kebijakan fiskal sumber pembiayaan dalam dan luar negeri. bersifat tidak mengikat dan biaya lebih rendah."
(mdk/noe)