Rayakan Hapernas 2019, PUPR Selenggarakan Pameran Perumahan dan Kuliner Rakyat
Dalam rangka meramaikan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Pameran Perumahan Rakyat dan Festival Kuliner. Pameran bertema Mewujudkan Perumahan Rakyat Berbasis Komunitas, yang akan dilaksanakan selama 2 hari, sejak tanggal 27-28 Agustus 2019.
Dalam rangka meramaikan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Pameran Perumahan Rakyat dan Festival Kuliner. Pameran bertema Mewujudkan Perumahan Rakyat Berbasis Komunitas, yang akan dilaksanakan selama 2 hari, sejak tanggal 27-28 Agustus 2019.
"Tujuan pelaksanaan kegiatan pameran dan talkshow ini adalah untuk lebih mengenalkan KPR bersubsidi untuk kalangan internal Kementerian PUPR," kata Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti, di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (27/8).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Apa yang dilakukan Kementerian PUPR untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi? Keberhasilan Indonesia dalam mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur adalah untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi seluruh rakyat secara berkelanjutan. Upaya ini untuk menghadapi urbanisasi, perubahan iklim dan populasi yang terus meningkat.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
Kegiatan yang dilaksanakan di Lapangan Sapta Taruna Kementerian PUPR ini mengikutsertakan 21 pengembang perumahan didampingi 7 bank pelaksana penyalur Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR Sejahtera FLPP), yaitu Bank BTN, Bank BTN Syariah, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI Syariah, dan Bank BJB.
Selain pameran perumahan, Kementerian PUPR juga menggelar talkshow dengan tema Mewujudkan Rumah Impian yang menghadirkan seluruh pemangku kepentingan penyalur KPR Bersubsidi, diantaranya, Direktorat Rumah Umum dan Komersial, Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, dan Direktorat Pembiayaan Perumahan.
Selain itu juga terlibat, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Lembaga Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP), Bank BTN, dan Ketua DPP Real Estate Indonesia. "Dalam talkshow tersebut juga menghadirkan sesi pengenalan Bank Pelaksana dan Pengembang perumahan, sehingga para pengunjung dapat mengenal lebih dekat terhadap produk-produk yang ditawarkan dalam pameran tersebut," ungkap dia.
Dari data penyaluran KPR Sejahtera FLPP yang dimiliki oleh LPDPP, golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki prosentase yang terbilang cukup rendah sebagai penerima KPR FLPP. Total penerima KPR FLPP sejak tahun 2010 hingga 20 Agustus 2019 pada PNS hanya mencapai 12 persen, sedangkan penerima tertinggi terdapat pada golongan Swasta 73 persen, selebihnya adalah golonga TNI/Polri, Wiraswasta, dan lainnya.
Pemerintah pada tahun 2019 menyediakan anggaran bantuan pembiayaan perumahan KPR Sejahtera FLPP sebesar Rp7,1 triliun untuk 68.858 unit rumah. Per tanggal 20 Agustus 2019 tercatat dana bantuan pembiayaan perumahan FLPP yang disalurkan oleh LPDPP telah mencapai Rp5,128 triliun untuk 53.355 unit rumah, atau 77,49 persen dari total penyaluran tahun 2019.
Sedangkan sejak dicanangkan Program Satu Juta Rumah oleh Presiden Jowo Widodo, hingga per tanggal 20 Agustus 2019 nilai FLPP yang disalurkan oleh LPDPP telah mencapai Rp41,949 triliun untuk 631.122 unit rumah.
Baca juga:
Kejar Target Sejuta Rumah, Bank BTN Salurkan KPR untuk ASN di Palembang
Aturan Ganjil Genap Buat Pencarian Hunian Dekat Transportasi Umum Meningkat
Bank BRI Minta Tambah Kuota Penyaluran KPR Subsidi
Harga Rumah Mahal Buat Milenial Sulit Kaya?
Pemerintah Tingkatkan Kualitas Hunian MBR di Jambi dan Papua
Melihat Rumah Adat Tertua di Kalimantan Barat