Reformasi birokrasi Indonesia contek Korea Selatan
Korea Selatan dapat penghargaan dari PBB dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI menggandeng Kementerian Administrasi Pemerintahan Dalam Negeri Republik Korea (MOGAHA) untuk bekerja sama dalam membentuk pusat E-Goverment Cooperation Center (E-GCC). Dengan begitu, pemerintah Indonesia akan mencontoh dalam pengembangan reformasi birokrasi yang sukses dilakukan di Korea Selatan.
Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi mengatakan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) tentang pembentukan Komite Bersama untuk Kerjasama bidang e-Government yang ditandatangani di Busan, Korea pada 11 Desember 2014.
-
Apa yang berhasil diraih oleh Pemprov Kaltim di bidang reformasi birokrasi? Pemprov Kaltim bersama beberapa Pemprov lain menerima Penghargaan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) sebagai Instansi Pemerintah Daerah dengan Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik Terbaik pada semua tema tahun 2023.
-
Kapan Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi dibentuk? Deklarasi dihadiri sejumlah tokoh antara lain Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Bakrie, budayawan M Sobary, Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu. F-PDR turut melibatkan elemen masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, buruh, petani, nelayan yang berjuang untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi demi Indonesia yang lebih baik di tengah kondisi politik Indonesia makin jauh dari cita-cita reformasi.
-
Bagaimana Pemprov Kaltim menjalankan Reformasi Birokrasi Tematik? Dalam RB Tematik, Pemprov Kaltim telah melakukan serangkaian kegiatan maupun sosialisasi dan capaiannya penurunan angka kemiskinan saat ini telah menurun, pengadaan barang dan jasa juga tertinggi, investasi juga bagus dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sedang dibangun.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pembentukan Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi? Deklarasi dihadiri sejumlah tokoh antara lain Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Bakrie, budayawan M Sobary, Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu.
-
Mengapa Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi dibentuk? Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi ini dibentuk untuk menyikapi Pemilu 2024 yang diduga berjalan dengan penuh kecurangan.
-
Kapan Yulianto menjadi Agen BRILink? Agen BRILink milik Yulianto yang bernama Nida Cell ini letaknya berada persis di samping lapangan olahraga Rambeanak. Letaknya yang strategis membuat usaha kelontongnya ini banyak dikenal pelanggan. Tak heran kalau banyak pelanggan yang merasa terbantu dengan adanya Agen BRILink Nida Cell ini, khususnya bagi masyarakat di sekitaran Desa Rambeanak. Agen BRILink milik Yulianto ini sudah berjalan sejak tahun 2016.
"Salah satu hasil penting forum ini adalah penandatanganan Mou untuk kerjasama dalam pembentukan dan pengoperasian E-Government Cooperation Center (E-GCC)," ujar Yuddy di Kantornya, Senin (24/8).
Dia menjelaskan pemerintah akan mendapatkan manfaat terutama dalam mendukung reformasi birokrasi di Indonesia yang akan mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien. Selain itu, kerja sama ini untuk mengkoordinasikan dan menjajaki bidang kerjasama baru yang memungkinkan serta memperluas dan memperdalam hubungan bilateral.
"E-GCC ini akan memungkinkan kedua belah pihak mengembangkan berbagai bentuk kerjasama dalam berbagai hal. Misalnya, e-government master plan, pertukaran pengalaman dalam peningkatan kapasitas dan konsultasi dalam perumusan kebijakan di bidang e-Govt, dan lain-lain yang dapat memberi manfaat," kata dia.
Yuddy mengakui Korea Selatan saat ini sudah masuk dalam kelompok negara-negara maju yang tergabung dalam organization for Economic Co-operation dan Development (OECD). Untuk itu, kerja sama ini bakal memberikan pelajaran yang penting kepada Indonesia dalam melaksanakan reformasi birokrasi.
"Tindak lanjutnya nantinya kedua negara akan membentuk komite reformasi birokrasi yang akan berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian," pungkas dia.
Sebagai informasi, Korea Selatan menjadi negara yang mendapatkan penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Bahkan, pemerintah Korea telah mendapatkan penghargaan tersebut selama tiga kali berturut-turut dalam enam tahun.
Baca juga:
Anggaran THR untuk PNS Rp 1,3 T, Menteri Yuddy sebut sangat kecil
Presiden Jokowi bakal hapus 22 lembaga pemerintah non struktural
Jadi Gubernur Banten, Rano Karno akan lakukan reformasi birokrasi
Kemendagri gembleng aparatur desa demi tingkatkan kapasitas
Siapkan aturan baru, Menko Sofyan tepis bikin pejabat kebal hukum