Regsosek Bisa Hemat Anggaran Pengumpulan Data Hingga 64 Persen
Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Oktoriadi mengatakan, pengumpulan data oleh berbagai kementerian dan lembaga bisa mencapai Rp12,1 triliun dalam setahun.
Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Oktoriadi mengatakan, pengumpulan data oleh berbagai kementerian dan lembaga bisa mencapai Rp12,1 triliun dalam setahun.
Namun, dengan Registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek) maka pemerintah bisa menghemat anggaran negara untuk pengumpulan data hingga 64 persen, dengan hasil berupa data dengan tingkat kesamaan mulai dari 51-85 persen.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Kapan kebocoran data Pusat Data Nasional diduga terjadi? “Kpd Yth @meutya_hafid pimpinan Komisi 1 DPR, kami mendapatkan data telak nan luar biasa bahwa kebocoran PDN diduga kuat berasal dari orang dalam sejak 11 Oktober 2022. Nama'y: Dicky Prasetya Atmaja. Dia bekerja di LintasArta. Dialah saksi mahkota, kok bisa? Thread! (``,)” tulisnya.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Apa yang diduga bocor dari Pusat Data Nasional? “Dicky Prasetya Atmaja harus diperiksa+dilindungi kalo perlu masuk program LPSK. Dialah pembuka "kotak Pandora" Kok bisa bocorin akses VPN dari PDN secara VULGAR alias mudah digoogle!!?? Sengaja/reverse psychology/ditumbalin? Google aja "Dokumen Pusat Data Nasional",” unggah @kafiradikalis.
-
Siapa yang diduga terlibat dalam kebocoran data Pusat Data Nasional? “Kpd Yth @meutya_hafid pimpinan Komisi 1 DPR, kami mendapatkan data telak nan luar biasa bahwa kebocoran PDN diduga kuat berasal dari orang dalam sejak 11 Oktober 2022. Nama'y: Dicky Prasetya Atmaja. Dia bekerja di LintasArta. Dialah saksi mahkota, kok bisa? Thread! (``,)” tulisnya.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, data yang bocor dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan data DPT.
"Kalau kita hitung dan hilangkan keidentikan tadi, kita bisa mengefisienkan lebih dari 64 persen," katanya dalam Bincang-Bincang Regsosek yang dipantau di Jakarta, dikutip Antara, Senin (10/10).
Dengan Regsosek, setiap kementerian dan lembaga hanya perlu melakukan pengumpulan data yang spesifik dan berbeda dari data yang telah terkumpul dan dimutakhirkan dalam Regsosek sehingga hanya dibutuhkan anggaran sekitar Rp4,32 triliun per tahun.
"Jadi masing-masing kementerian dan lembaga hanya perlu mengumpulkan data yang menjadi tugas pokok dan fungsi dia. Kalau Regsosek sudah membuat data terkumpul, mereka tidak perlu mengumpulkan data yang sama, tapi data di luar itu saja," katanya.
Regsosek diharapkan bisa memenuhi data yang dibutuhkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang memiliki program yang sama, termasuk penanganan kemiskinan. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu lagi memberikan anggaran kepada kementerian atau lembaga yang hendak melakukan pengambilan data yang telah disediakan oleh Program Regsosek.
"Jadi pengumpulan data cukup diwakili oleh Regsosek. Semua data terkait program pengentasan kemiskinan, misalnya, diharapkan dapat dipenuhi oleh data Regsosek," ucapnya.
Adapun anggaran baru akan diberikan oleh kementerian atau lembaga di pusat dan daerah yang akan mengumpulkan data yang belum tersedia melalui Program Regsosek.
"Kalau kementerian dan lembaga hendak mengambil data di luar data Regsosek yang dikumpulkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), baru kementerian dan lembaga diberi dana. Kalau sudah ada di Regsosek tidak boleh lagi diambil data yang sama," ucapnya.
Baca juga:
Pendataan Regsosek Untuk Penyaluran Bansos Lebih Tepat Sasaran
Pakar Hukum Nilai UU Perlindungan Data Pribadi Berpotensi Kriminalisasi Jurnalis
Big Data adalah Kumpulan Informasi yang Besar dan Beragam, Begini Cara Kerjanya
Indonesia Bahas Perlindungan Data dan Keamanan Siber di WEF
Kominfo Dapat Catatan Khusus dari BPK Soal Bahaya Kebocoran Data
Aturan Baru OJK Tentang Perlindungan Nasabah Jasa Keuangan, ini Rinciannya