Rencana Pemindahan Ibukota dan Nasib Jakarta

Ibukota berstandar internasional

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan rencana pemindahan ibukota sangat penting karena pemerintah ingin Indonesia memiliki ibukota yang mencerminkan identitas Indonesia, menjadi kota modern, berkelas internasional, atau dengan istilah smart, green, and beautiful city.

Dia menjelaskan, saat ini, Kota Jakarta dianggap sebagai kota pelabuhan untuk perdagangan dan dikembangkan menjadi pusat pemerintahan dari kolonial Belanda, seperti dalam sejarah berasal dari Batavia yang dibangun oleh VOC.

Terlebih lagi, saat ini, kerugian perekonomian dari kemacetan Jakarta terus mendekati Rp 100 triliun per tahun, angka ini meningkat dibanding tahun 2013 sebesar Rp 65 triliun per tahun. Masalah lainnya adalah, banjir yang berasal dari hulu dan penurunan tanah di Pantai Utara dan kenaikan permukaan air laut.

Di mana 50 persen wilayah Jakarta itu kategorinya rawan banjir atau memiliki tingkat di bawah 10 tahunan, idealnya kota besar keamanan banjirnya minimum 50 tahunan. Penurunan permukaan air tanah ini rata-rata 7,5 centi meter (cm) per tahun dan akan terus meningkat.

"Pada tahun 1989 sampai 2007 tercatat tanah turun sudah sampai 60 cm karena akan terus menigkat sampai 120 cm karena pengurasan air tanah. Sedangkan air laut naik rata-rata 4-6 cm karena perubahan iklim. Ditambah lagi kualitas air sungai tidak hanya di Jakarta tapi khusus di jakarta 96 persen sungai di Jakarta tercemar berat, sehingga memiliki bahaya sinifikan akibat sanitasi yang buruk," imbuhnya.

Pindah ke luar Jawa

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro melaporkan tiga lokasi alternatif ibu kota baru Indonesia, yakni tetap di Jakarta, kedua di sekitar Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Ketiga di luar Pulau Jawa.

Presiden Jokowi menyetujui rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. "Kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," ucap Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi memiliki pertimbangan tersendiri sehingga menolak ibu kota tetap di Jakarta atau dipindahkan di sekitar Pulau Jawa. Jakarta atau Pulau Jawa disebut sebagai kawasan rawan macet dan banjir.

"Ada pencemaran yang berat juga. Ini di Pulau Jawa, sungai-sungai di Pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia," ujarnya.

Selain itu, degradasi sosial di Jakarta atau Pulau Jawa semakin tajam. Sementara, lahan di Pulau Jawa semakin sempit akibat peralihan fungsi.

Pembangunan Jakarta tetap jalan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, pemindahan ibu kota tidak menghambat pembangunan di Jakarta. Menurutnya, pemindahan ibu kota hanya memberikan dampak pada urusan legislatif dan eksekutif. Di mana, nantinya seluruh kantor pemerintahan akan dipindahkan ke lokasi ibu kota baru.

"Rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta tetap jalan terus," tegas Anies.

Sementara untuk urusan perekonomian seperti perdagangan, investasi dan perbankan tetap dipusatkan di Jakarta.

Anies berkomitmen terus menyelesaikan persoalan yang dihadapi Jakarta. Baik masalah lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, pengelolaan udara dan limbah.

Kemacetan Jakarta tak akan berkurang

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut rencana perpindahan ibu kota di luar Jawa tidak secara otomatis mengurangi permasalahan yang ada di DKI Jakarta, salah satunya yaitu mengenai kemacetan. Diketahui, kemacetan dan banjir di Jakarta menjadi alasan pemerintah untuk memindahkan ibukota.

"Karena kontributor kemacetan di Jakarta adalah kegiatan rumah tangga dan kegiatan swasta. Bukan kegiatan pemerintah," kata Anies.

Dalam rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Anies menyampaikan komponen di dalam kegiatan pemerintahan terhadap transportasi sangat kecil. Sehingga jumlah kendaraan yang berpindah hanya sedikit. Dia menyebut jumlah kendaraan pribadi itu mencapai 17 juta, sedangkan kendaraan kedinasan hanya 141 ribu.

"Maka dalam hitungan kita pegawai pemerintah itu sampai 8-9 persen," ucapnya.

Bentuk Badan Otoritas Awasi Harga Tanah

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemindahan ibu kota negara membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni sekitar 5 sampai 10 tahun. Pemindahan ibu kota juga membutuhkan persiapan matang termasuk perencanaan pembangunan infrastruktur.

"Karena multiyears, size-nya besar, mau tidak mau ini tidak bisa ditangani oleh tim atau oleh lembaga yang eksisting. Sehingga usulan kami memang semacam badan otoritas," kata Bambang usai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).

Mantan Menteri Keuangan ini mengatakan, badan otoritas nantinya tidak hanya bertugas membangun kantor-kantor pemerintahan di ibu kota baru. Melainkan juga mengawasi pergerakan harga tanah.

"Tugasnya juga mengawasi pergerakan harga tanah. Kita tidak mau harga tanah di kawasan baru tersebut dikontrol oleh pihak swasta. Kalau sudah dikontrol swasta, maka masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan lahan atau pemukiman yang layak," jelasnya.