Revaluasi aset bank BUMN tambah penerimaan pajak Rp 10,6 triliun
Total, penerimaan pajak bertambah Rp 20,14 triliun berkat kebijakan revaluasi aset ini.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa setelah diberlakukannya Paket Kebijakan Ekonomi jilid V mengenai fasilitas pengurangan tarif pajak untuk revaluasi aset, penerimaan pajak bertambah sebesar Rp 20,14 triliun. Angka tersebut didapat dari perusahaan swasta, wajib pajak perorangan yang membukukan keuangan, dan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Meski begitu, Plt Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Ken Dwijugiasteadi tidak menyebut secara rinci nama-nama perusahaan beserta besarannya yang melakukan revaluasi aset.
"Rp 20 triliun itu Rp 10 triliun dari BUMN, Rp 9 triliun dari swasta, dan Rp 0,007 triliun atau Rp 7 miliar dari orang pribadi. Perusahaan tidak saya perinci, yang jelas BUMN itu beberapa bank jumlahnya Rp 10,6 triliun," kata Ken di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (11/1).
Sementara, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan mendorong beberapa perusahaan melakukan revaluasi aset di 2016 ini.
"Yang bisa kita lakukan tetap melakukan kampanye ke perusahaan-perusahaan. Karena ada BUMN yang belum sempat revaluasi pada akhir tahun. Jadi target kita banyak perusahaan yang ingin tapi belum sempat revaluasi di 2015, jadi revaluasi di 2016," katanya.
Dia menekankan bahwa revaluasi aset sendiri bukan merupakan paksaan hingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Justru akan membawa keuntungan karena memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk menambah aset.
"Perusahaan yang melakukan revaluasi aset akan dapat untung meski bukan cash. Melainkan aset akan nambah dan ekuitas akan nambah. Kalau semua itu nambah maka kemampuan dia berhutang juga nambah jadi kesempatan ekspansi lebih besar. Struktur keuangan lebih sehat, negara dapat untung karena dapat pemasukan," imbuhnya.
Baca juga:
Menkeu: Penerimaan pajak 2015 berhasil capai Rp 1.060 T
DPR: Pemerintah harus kejar tunggakan pajak 4.000 perusahaan asing
Jaksa Agung pastikan periksa Hary Tanoe terkait kasus Mobile 8
Luhut minta KPK, polisi & kejaksaan ikut usut kasus penunggak pajak
Tak optimalnya FTZ Batam hilangkan potensi penerimaan pajak RP 20 T
Pengamat usul pemerintah bentuk unit khusus reformasi perpajakan
Jokowi ingatkan DPR dampak buruk pengampunan pajak lambat diterapkan
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.