Revitalisasi PG Colomadu tak berizin, Mangkunegara IX akan gugat Kementerian BUMN
Penguasa Istana Mangkunegaran Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunehara IX akan menggugat Kementerian BUMN. Sebab, Mangkunegaran selaku pemilik awal bangunan dan lahan tak pernah dimintai izin.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merevitalisasi Pabrik Gula Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah hingga menghabiskan anggaran triliunan rupih. Kini bangunan yang pernah berjaya di masa Mangkunegara IV tersebut berganti nama menjadi De Tjolomadoe.
Kementerian BUMN telah melakukan soft launching tempat tersebut menjadi destinasi wisata baru untuk Solo raya. Sebuah konser musik akbar digelar di dalam salah satu gedung pabrik yang telah disulap menjadi convention hall mewah dengan daya tampung 3 ribu orang. Konser tersebut menghadirkan David Foster, Brian mc Knight, Anggun serta penyanyi kondang Indonesia lainnya.
-
Mengapa pembangunan IKN penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? “Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” jelas Teni dalam sebuah sosialisasi.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Indonesia berencana untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Bangladesh? Dalam bidang energi dan infrastruktur, disampaikan pula terkait kesiapan Indonesia dalam berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Bangladesh melalui konsorsium proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).
Namun belum sempurna revitalisasi, permasalahan muncul. Penguasa Istana Mangkunegaran Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunehara IX akan menggugat Kementerian BUMN. Sebab, Mangkunegaran selaku pemilik awal bangunan dan lahan tak pernah dimintai izin.
Juru bicara Tim Pengembalian Aset Mangkunegaran (PAM), Didik Wahyudiono mengatakan, pihak Istana Mangkunegaran merasa keberatan dengan revitalisasi PG Colomadu karena tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan.
"Selama ini, Kementerian BUMN tidak pernah meminta kepada Mangkunegaran selaku pemilik awal bangunan dan lahan PG Colomadu. Kami akan mengajukan gugatan pembatalan status tanah karena belum ada pelepasan tanah dari pihak Mangkunegaran. Tapi, pada 2014 tiba-tiba serifikat itu sudah beralih ke PTPN IX," ujar Didik, Minggu (25/3).
Didik mengemukakan, Tim PAM mengakui secara legalitas PG Colomadu berada di bawah pengelolaan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX, namun bukan berarti PTPN bisa melakukan apa saja terhadap PG Colomadu tanpa melibatkan pihak Mangkunegaran. Menurutnya, sesuai dengan dengan PP 3 dan 4 tahun 1946, penguasaan negara terhadap PG Colomadu hanya pada usaha, bukan pada lahan dan bangunan.
Penanggung jawab tim PAM, Joko Susanto menambahkan, pihaknya sudah mengirim surat kepada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX, Bupati Karanganyar, hingga Menteri BUMN untuk meminta kejelasan soal rencana revialisasi. Namun, hingga saat ini, surat tersebut tidak mendapatkan respon.
"Karena tidak direspon, kami kirim surat ke Presiden Jokowi (Joko Widodo). Kami dan pihak-pihak lain akhirnya diundang untuk berembug di Jakarta. Intinya, Kementerian Sekretaris Negara (Kemensekneg) ingin tahu masalah yang sebenarnya," ucap dia.
Joko menjelaskan, berdasarkan sertifikat yang dimiliki Badan Pertanahan Nasional (BPN), terdapat catatan atau keterangan yang menyatakan lahan PG Colomadu awalnya aset Mangkunegaran. Disebutkan juga terkait permohonan kepada negara atas eks tanah Mangkunegaran.
"Yang menjadi persoalan bagi kami, apakah pemerintah sudah menerima betul PG Colomadu dari pihak Mangkunegaran? Karena hingga sekarang ini kami belum merasa menyerahkan aset PG Colomadu," jelas Didik.
Dihubungi terpisah, Bupati Karanganyar, Juliatmono, menyampaikan, pihaknya akan memfasilitasi pertemuan lanjutan antara pihak Mangkunegaran, BUMN (PTPN IX), dan pemerintah daerah. "Kita akan memfasilitasi pertemuan lanjutan nanti, kita masih mencari waktu dan membahas semuanya agar jelas," katanya.
Sebelumnya, Kementerian BUMN melalui konsorsium BUMN merevitalisasi eks PG Colomadu yang didirikan oleh Sri Paduka Mangkunegoro IV pada 1861 itu, menjadi De Tjolomadoe. Tempat tersebut nantinya akan menjadi pusat ekshibisi seni budaya di Jawa Tengah. Saat ini revitalisasi tahap pertama sudah selesai, dan akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 29 Maret mendatang.
Baca juga:
Tarif tol turun, Jasa Marga gabungkan golongan kendaraan
Presiden Jokowi akan resmikan Tol Ngawi-Kertosono pekan depan
Pengelolaan utang 2 BUMN karya ini jadi sorotan Menteri Rini
Dukung program sejuta rumah, BTN resmi buka BTN Mortgtech Hackatho
Menteri Rini ingin tak ada lagi BUMN rugi tahun ini