RI-Jepang Kerja Sama Tangani Isu Lingkungan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan melaksanakan Pertemuan Bilateral Tingkat Menteri dengan Menteri Lingkungan Jepang Koizumi Shinjiro dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar secara virtual.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan melaksanakan Pertemuan Bilateral Tingkat Menteri dengan Menteri Lingkungan Jepang Koizumi Shinjiro dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar secara virtual.
Pertemuan ini diadakan untuk membahas berbagai kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Jepang, khususnya dalam hal pengelolaan sampah, penanganan sampah laut, penanganan pencemaran air di Sungai Citarum, dan isu perubahan iklim.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama untuk memperkuat pengelolaan hutan? Komitmen Kementerian LHK, Astra dan UGM Perkuat Hutan Karbon Produktif Menteri LHK dalam pidatonya memaparkan berbagai turbulensi dan tantangan pengelolaan hutan. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada memperingati Dies Natalis ke-60 dengan mengusung tema Menjaga Kelestarian Hutan dan Lingkungan Indonesia. Acara ini turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar dan berbagai pihak termasuk PT Astra Internasional.
-
Di mana kerja sama ini ditandatangani? Penandatangan MoU dilakukan oleh Direktur Utama PT Indonesia Comnets Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi dengan Direktur Utama PT Alita Praya Mitra, Teguh Prasetya, disaksikan oleh Nokia Asia Paific Enterprise Lead, Stuart Hendry di Mobile World Congress, Barcelona, hari ini.
-
Siapa yang terlibat dalam kerja sama ini? Penandatangan MoU dilakukan oleh Direktur Utama PT Indonesia Comnets Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi dengan Direktur Utama PT Alita Praya Mitra, Teguh Prasetya, disaksikan oleh Nokia Asia Paific Enterprise Lead, Stuart Hendry di Mobile World Congress, Barcelona, hari ini.
-
Bagaimana cara Indonesia dan Malaysia memperkuat kerja sama bilateral mereka? Kunjungan tersebut merupakan pertemuan yang sukses, dan kedua Kepala Negara menyetujui untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, serta berkomitmen untuk menyelesaikan beberapa masalah perbatasan kedua negara.
-
Kapan kerja sama antara Kemnaker dan IM Japan dimulai? Menaker mengatakan, selama kurun waktu 30 tahun, sejak kerja sama antara Kemnaker dan IM Japan dimulai tahun 1993, jumlah peserta program pemagangan yang telah diberangkatkan ke Jepang mencapai 48.089 orang, dan pada bulan Oktober 2023 telah diberangkatkan sebanyak 1.898 orang peserta program pemagangan ke Jepang.
-
Kenapa kerja bakti penting untuk lingkungan? Kepedulian terhadap lingkungan harus ditunjukkan setiap orang. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, hewan, tumbuhan. Jika tidak dirawat dengan baik, akan terjadi kerusakan pada alam dan bisa mengancam setiap makhluk hidup.
Luhut memaparkan bagaimana selama ini Indonesia dan Jepang sudah bekerja sama untuk menangani permasalahan mengenai lingkungan, terutama di bidang pencemaran lingkungan dan penanganan sampah laut proses yang sudah mulai terbangun di tahun 2019.
"Kerja sama dengan pihak Jepang sudah kita laksanakan saat pertemuan G20 di Osaka, Jepang pada tahun 2019. Sejak saat itulah, kita terus untuk berkomunikasi dalam hal penanganan isu lingkungan di Indonesia secara lebih intensif dengan Jepang," ujar Menko Luhut dalam pernyataannya, Jumat (19/2).
Dia menjelaskan, usaha pemerintah Indonesia menangani isu lingkungan seperti penanganan sampah laut telah berjalan dan dibuktikan dengan menerbitkan kebijakan. "Kebijakan ini merupakan Peraturan Presiden (PP) Nomor 83 Tahun 2018 yang melibatkan 16 kementerian atau lembaga terkait, untuk menyinergikan kegiatan yang berkontribusi pada penanganan sampah laut tersebut. Ditargetkan pada tahun 2025, penanganan sampah di laut sudah mencapai angka 70 persen," tambahnya.
Pengelolaan sampah di laut sudah seharusnya dilakukan secara sinergi, mulai dari hulu ke hilir. Untuk itu, diperlukan penanganan pencemaran di Daerah Aliran Sungai (DAS) karena limbah. Ini juga menjadi salah satu solusi adanya proses penanganan sampah di laut yang sinergi dari hulu ke hilir. Salah satu contohnya adalah penanganan pencemaran di DAS Sungai Citarum.
"Kami sudah melakukan berbagai kebijakan dan menjalankan berbagai program mulai dari 2018 sampai tahun 2020. Kami telah berhasil mengurangi kebocoran sampah ke laut dari sungai sebesar 15 persen berkat program seperti penanganan DAS di kawasan Sungai Citarum," jelasnya.
Dia menambahkan, bahwa DAS yang tercemar oleh limbah perlu mulai diolah. Melalui kerja sama Indonesia dan Jepang mengenai Waste to Energy (WTE) sejak tahun 2017, adanya limbah yang menjadi polutan di DAS mulai diolah.
Sedangkan pihak Jepang sudah mulai merealisasikannya dengan Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PSEL). PSEL ini dibangun oleh pihak Jepang melalui JICA yang telah melakukan kajian dalam upaya agar PSEL Legok Nangka di Jawa Barat, dapat menjadi contoh pengimplementasian PSEL bagi daerah lain.
"Kami bersyukur dengan adanya proyek fasilitas pengolahan limbah bersama pemerintah Indonesia dan Jepang melalui JICA di Legok Nangka. Fasilitas pengolahan limbah memang sangat dibutuhkan dan sangat efektif untuk menanggulangi sampah laut, mempromosikan ekonomi berkelanjutan, dan mengurangi kebocoran sampah plastik dari sungai ke laut. Dengan ini, kita mampu sedikit demi sedikit menanggulangi bahaya dari perubahan iklim. Ini merupakan proses, tetapi dengan adanya komunikasi yang konstan dengan pemerintah Indonesia, maka kami sangat positif untuk terus bekerja sama mengenai isu lingkungan," kata Menteri Koizumi.
Pemerintah Jepang memiliki komitmen yang kuat dalam hal menanggulangi perubahan iklim, dimana hal ini dilakukan melalui kebijakannya untuk mewujudkan carbon neutral. Pada sisi yang sama, Indonesia pun memiliki komitmen yang sama dan diimplementasikan melalui adanya regulasi tentang penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (carbon credit) untuk pencapaian penurunan emisi karbon nasional dan pengendalian emisi karbon dalam pembangunan
"Ini penting mengingat Indonesia memiliki 75-80 persen carbon credit dunia yang berasal dari hutan, mangrove, gambut, padang lamun dan terumbu karang. Kami telah mencanangkan target rehabilitasi ekosistem mangrove seluas 620.000 hektar pada periode 2021-2024 dengan dukungan multi stakeholders. Semua ini dilakukan dengan dasar komitmen kami untuk menurunkan emisi karbon nasional dan dalam pembangunan," timpal Menko Luhut.
Di akhir paparannya Menko Luhut mengajak pemerintah Jepang untuk berkolaborasi dalam menangani berbagai macam isu lingkungan, mengingat Jepang memiliki rekam jejak yang baik dalam hal menangani isu seperti ini. Dalam hal ini, komitmen tersebut adalah untuk turut menjaga peningkatan suhu global.
(mdk/azz)