RKP APBN 2018, DPR kritik pemerintah tak kompak

DPR menilai Asumsi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) APBN 2018 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani belum sinergi dengan rencana pembangunan Presiden Presiden Joko Widodo.

DPR menilai Asumsi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) APBN 2018 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani belum sinergi dengan rencana pembangunan Presiden Presiden Joko Widodo. Disebutkan konsep konektivitas infrastruktur One Belt One Road (OBOR) 2018 harusnya bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 6, bukan seperti yang dipresentasikan hanya kisaran 5,1 persen seperti tahun 2017.

"Karena RPJMN pun menargetkan 7,5 persen, dan setelah investasi dari China, harusnya Menkeu lebih berani dalam menargetkan batas bawah pertumbuhan ekonomi," kata anggota Fraksi Golkar Bobby Rizaldi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/6).

Menurut Bobby, di sektor migas juga tak mengalami perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari keadaan sektor hulu migas melemah dan lifting migas yang diestimasi mengalami penurunan dengan batas atas hanya seperti 2017, 815 ribu BOPD, dengan batas bawah yang sangat rendah di 771 BOPD dengan riil lifting saat ini di rata-rata 787 ribu BOPD.

Bobby menyebutkan Menteri ESDM dalam hal ini cukup jitu dalam memberi berbagai terobosan, tetapi Menteri Keuangan justru gagal dalam mengidentifikasi sektor hulu yang sebenarnya perlu stimulan fiskal untuk memacu pelaku industri migas hulu dalam meningkatkan lifting.

"Ini tidak seperti 'SMI' (Sri Mulyani) yang biasa spektakuler, terlalu berhati-hati dan cenderung melambat. Jika asumsi makro ini tidak disesuaikan, maka konsep kemenkomaritim soal OBOR "belum" terhubung dengan struktur kerangka asumsi Makro APBN 2018. Alias masing-masing jalan sendiri-sendiri," tukasnya.

Proyek konektivitas yang sedang berjalan saat ini adalah 13 proyek pelabuhan, 17 proyek bandara, 19 proyek kereta api, dan 52 proyek jalan tol yang diharapkan rampung pada 2018-2019.