TKN Prabowo-Gibran Jawab Kritik PDIP soal Utang Kemenhan Gara-Gara Belanja Alutsista

Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai kritik PDI Perjuangan terkait pembelian alutsista oleh Menhan Prabowo membuat utang negara membengkak sebagai nalar yang salah dan bisa berdampak negatif kepada masyarakat. Sebab, Dahnil menyebut apabila kritik itu ditarik ke ranah politik dapat membingkai seolah-olah Kemenhan banyak berutang.

"Ini menjadi masalah karena seolah olah ditarik seperti kemarin pernyataan mas Hasto. Ini pak Prabowo nambah utang Kementerian Pertahanan, jadi seolah-olah yang berutang Pak Prabowo. Dan itu yang menurut saya cenderung menghina nalar publik," ucap Dahnil dalam diskusi di daerah Jakarta Selatan, Jumat (5/1).

Dahnil menjelaskan sejatinya, tidak ada namanya utang Kemenhan maupun utang Prabowo Subianto soal pembelian alutsista. Karena soal utang itu telah dijelaskan dan dijabarkan dalam APBN. Di mana menurut Dahnil, semua Kementerian dan Lembaga (K/L) mengajukan program dan rencana kerja mereka dalam setiap pembahasan APBN. Adapun rujukannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Semuanya mengajukan setiap tahun dan itu dibahas bersama Bappenas dan Kemenkeu. Nanti kemudian dirumuskan keluarlah nanti di sisi belanja," ujar Dahnil.

Itulah kenapa, Dahnil mengatakan, Indonesia terpaksa harus berutang untuk membiayai program dari berbagai Kementerian dan Lembaga. Termasuk soal utang yang ada untuk menjalankan program dari Kementerian Pertahanan.

"Ini kan kalau dijelaskan kepada masyarakat logikanya sederhana, kalau di rumah kita kebutuhannya A B C D kemudian gaji dan pendapatan kita tidak cukup. Apa yang bisa dilakukan orang rumah?" kata Dahnil.

Dahnil mengingatkan utang negara tidak hanya dipakai untuk Kementerian Pertahanan, melainkan untuk pembiayaan berbagai Kementerian dan Lembaga.

"Bedanya di Kementerian Pertahanan akan digunakan untuk alutsista dan transparan dan akuntabel. Kalau di Kemensos kan pernah dikorupsi, pernah ditangkap. Jadi tendensius ketika kita bicara utang, seolah olah ingin membodohi publik bahwa ini Prabowo menambah utang. Padahal perspektifnya keliru ketika kita bicara pertahanan," tukasnya.

Menurut Dahnil, kala itu sebagai Presiden Megawati, menjual beberapa aset negara untuk menutupi defisit anggaran negara. Namun demikian, cara itu ditegaskan tidak digunakan saat pemerintahan Jokowi.

"Itu pernah dilakukan negara dulu. Ketika Mas Hasto sedang berkuasa itu dilakukan (aset dijual). Indosat dijual. Itu kan negara melakukan itu. Kapal tanker dijual ketika Mas Hasto berkuasa dulu. Nah kalau nggak ada aset karena Pak Jokowi sekarang nggak mau jual aset ya salah satu cara karena kita nggak liquid nggak ada dana liquid ya utang. Salah nggak utangnya? nggak. Kan untuk membiayai bukan untuk yang lain, untuk jaga negara," beber Dahnil.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto menyindir calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto yang berutang untuk membeli alutsista.

Hasto mencontohkan ketika rakyat sedang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok Presiden Jokowi akan langsung turun langsung.

"Contohnya apa? Saat ini rakyat menghadapi kesulitan kenaikan harga kebutuhan pokok. Cabe naik," ucap Hasto.