Salurkan kredit murah, Ganjar dapat penghargaan dari Jokowi
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memperoleh penghargaan kategori Penggerak Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Teladan 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu program riilnya adalah mengembangkan skim pembiayaan mikro Mitra Jateng 25 untuk sektor UMKM.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memperoleh penghargaan kategori Penggerak Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Teladan 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, saat Pertemuan Awal Tahun Pelaku Industri Jasa Keuangan Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/1).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Dadang Somantri menyampaikan, penghargaan diberikan kepada Gubernur Ganjar yang dinilai nyata-nyata memiliki komitmen dan peran aktif dalam mengawali program TPKAD 2016, melalui pengembangan dan perluasan akses keuangan pada sektor prioritas.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Apa kondisi sektor jasa keuangan nasional menurut OJK? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
-
Mengapa OJK menyatakan sektor jasa keuangan Indonesia stabil? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk memperluas akses keuangan? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi memperluas akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia dalam mendukung Pemerintah mencapai target Inklusi Keuangan sebesar 90 persen pada 2024.
"Salah satu program riilnya adalah mengembangkan skim pembiayaan mikro Mitra Jateng 25 untuk sektor UMKM dan start-up business, serta mendorong pertumbuhan LKM dalam jumlah banyak dan variatif,” ungkap Dadang dalam pesan tertulisnya kepada merdeka.com Jumat (13/1).
Dadang menjelaskan, Mitra Jateng 25 merupakan program kredit yang ditujukan kepada pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) yang memerlukan suntikan modal untuk pengembangan usaha mereka.
Kredit dari Bank Jateng dengan plafon maksimal Rp 25 juta tersebut diberikan dengan tingkat bunga tujuh persen tanpa subsidi, dalam jangka waktu tiga tahun.
"Menurut OJK, suku bunga terendah ya baru Mitra Jateng 25, yang bekerja sama dengan Bank Jateng," ujarnya.
Berdasarkan data dari Bank Jateng, Dadang membeberkan sampai 12 Januari 2017, jumlah debitur kredit Mitra Jateng 25 tercatat 8.440 debitur. Jumlah plafon anggaran Rp 157,848 miliar, dengan outstanding kredit Rp 142,4 miliar.
"Diakui, percepatan akses keuangan daerah membutuhkan dukungan banyak pihak. Tidak hanya pemerintah, tapi juga pihak lain, termasuk pihak perbankan. Karenanya, dibentuk tim yang bernama TPKAD, yang tugasnya mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah, mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah, mendorong layanan jasa keuangan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah,” bebernya.
Selain itu, Dadang menambahkan juga menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif bagi berkembangan UMKM, usaha pemula dan membiayai pembangunan sektor prioritas, serta melakukan koordinasi di antara SKPD dan pihak terkait dalam wilayah maupun di wilayah lain untuk menjamin perluasan akses keuangan di daerah.
"Sebagai kepala daerah, Gubernur Ganjar dinilai berani menggerakkan dan mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah. Di samping memperluas penyediaan pendanaan produktif bagi berkembangnya UMKM dan usaha pemula," pungkasnya.
(mdk/sau)