Saran Bank Dunia untuk industri gas RI, termasuk merger PGN-Pertagas
Pengamat Energi dan Mineral Universitas Indonesia, Berly Martawardaya mengatakan, semakin cepat pemerintah menyelesaikan penggabungan atau akuisisi Pertagas oleh PGN ini, akan banyak hal positifnya.
Bank Dunia (World Bank) baru saja merilis framework mengenai optimalisasi dan investasi infrastruktur gas di Indonesia. Terdapat tujuh poin rekomendasi mengenai industri gas di Tanah Air. Di antaranya, Bank Dunia mengutarakan agar pemerintah segera membenahi kriteria seleksi investasi jaringan pipa. Selain itu, Bank Dunia juga mengungkapkan agar pemerintah melakukan revisi struktur tarif dasar gas.
Hasil lain rekomendasi Bank Dunia (World Bank) kepada pemerintah yakni menyelesaikan segera proses akuisisi atau penggabungan perusahaan besar gas Indonesia yakni Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan Pertagas. Hal ini mengingat, Indonesia butuh perusahaan gas yang besar dan kuat, agar bisa fokus mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.
-
Siapa yang memberikan penghargaan JDIHN kepada BPH Migas? Penghargaan yang diberikan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) ini merupakan bentuk apresiasi atas pengelolaan dokumen dan informasi hukum berdasarkan penilaian kinerja Anggota JDIHN.
-
Apa saja yang ditinjau oleh BPH Migas di Terminal BBM Palaran? Kunjungan tersebut dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Saleh Abdurrahman melihat secara langsung kesiapan pasokan BBM di fasilitas yang dikelola PT AKR Corporindo Tbk, termasuk fasilitas bongkar muat/jetty (pelabuhan khusus BBM).
-
Dimana BPH Migas melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan pasokan BBM? Demi memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara dan sekitarnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengunjungi Integrated Terminal (IT) di Bitung, Sulawesi Utara, pada Minggu (22/09/09/2024) lalu.
-
Di mana BPH Migas melakukan pemantauan SPBU? "Kami melakukan pemantauan kesiapan beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Lombok, khususnya yang lokasinya dekat dengan lokasi pelaksanaan event internasional MotoGP Indonesia 2024 akhir September 2024.
-
Bagaimana BPH Migas mendorong pemanfaatan gas bumi? BPH Migas terus mendorong peningkatan konsumsi gas dalam negeri serta memberikan dukungan penyediaan energi bersih lewat penetapan harga gas bumi melalui pipa.
-
Apa yang dilakukan oleh BPH Migas di Batam? Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan kunjungan ke Stasiun Gas Panaran PT Transportasi Gas Indonesia (PT TGI), Batam, Kepulauan Riau.
"Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan memberi efisiensi," jelas Bank Dunia dalam studinya.
Adapun poin penting rekomendasi Bank Dunia lainnya adalah melakukan rasionalisasi strategi FSRU dengan tujuan membangun lebih sedikit terminal besar. "Serta, menyelesaikan proses merger alias penggabungan perusahaan besar PGN dengan Pertagas."
Pengamat Energi dan Mineral Universitas Indonesia, Berly Martawardaya mengatakan, semakin cepat pemerintah menyelesaikan penggabungan atau akuisisi Pertagas oleh PGN ini, akan banyak hal positifnya.
"Misalnya, kalau yang namanya pembelian pipa itu dilakukan dua perusahaan dan pembangunan infrastrukturnya itu kan mahal. Berbeda dengan satu perusahaan yang terintegrasi. Jadi kalau double perusahaan yang membangun itu (PGN dan Pertagas) itu akan menelan biaya yang mahal dan tidak efektif," kata dia.
Lebih lanjut Berly menegaskan, pemerintah bisa memiliki perusahaan gas yang kuat jika proses merger segera dilaksanakan segera. "Ini juga untuk meminimalisir cost sih sebetulnya, jadi memang harus segera disatukan. Ribet juga kalau ada perusahaan atau investor yang akan bangun infrastruktur gas, terus urusannya ke dua perusahaan itu. Mahal sekali," imbuhnya.
Target mergernya pun harus diputuskan. Dijelaskan Berly, minimal paling lambat tahun depan, dan tahun 2017 ini persiapan untuk pembahasan dan penyelesaian. Sehingga tahun 2018, perusahaan yang merger sudah bisa beroperasi. "Paling lambat tahun depan. Karena kan 2019 sudah tahun Pemilu ya. Takutnya nanti pemerintah enggak sempat bahas dan ini jadi terbengkalai lagi."
Dalam laporan Bank Dunia tidak mengikutsertakan atau merekomendasikan pembentukan holding dari sisi BUMN sektor energi. Mengenai holding memang banyak ekonom yang berpandangan, selain menabrak aturan hukum ternyata holding tidak lazim dilakukan di dunia korporasi dan investasi.
Sedangkan mengenai rencana PGN mengambil alih Pertagas sebenarnya sudah dikaji lama. Hal ini berawal dari keprihatinan Presiden atas harga gas di dalam negeri yang relatif mahal, terutama gas untuk industri.
Baca juga:
PGN: Masih banyak ibu-ibu ragu gunakan gas bumi, kami akan edukasi
2018-2023, PGN dapat pasokan gas 37 BBtud dari ConocoPhillips
Perkuat infrastruktur gas, PGN tambah 1 SPBG di Klender
PGN bagikan dividen Rp 1,82 triliun ke pemegang saham
Bos Rekind ditunjuk nahkodai PGN