Satu Juta Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Bantuan Rp1 Juta
Menko Airlangga mengatakan, penerima BPUM sejauh ini sudah mencapai 9,8 juta UMKM dengan dana yang tersalur sebesar Rp11,76 triliun.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut bahwa pemerintah akan menambah 3 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi penerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan total anggaran Rp3,6 triliun,
Di samping itu pemerintah juga sedang mempersiapkan 1 juta Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mendapatkan bantuan yang sama senilai Rp1 juta dalam bentuk tunai.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Apa yang menurut Menko Airlangga Hartarto menjadi tantangan utama dalam pengembangan ekonomi platform di wilayah pedesaan? "Dalam menyambut besarnya kesempatan tersebut, kita juga harus menyadari bahwa terdapat juga tantangan-tantangan dalam pengembangan ekonomi platform, terutama di wilayah pedesaan dan daerah 3T. Tantangan tersebut diantaranya adalah akses terhadap teknologi dan koneksi internet yang terbatas, serta kurangnya pemahaman tentang penggunaan platform-platform ini," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara Peluncuran Hasil Studi Penggunaan Platform Digital di Pedesaan Indonesia oleh DFS Lab, Selasa (25/7).
-
Mengapa Menko Airlangga Hartarto menekankan pentingnya kolaborasi multistakeholders untuk meningkatkan digitalisasi dan inklusi keuangan di wilayah pedesaan? Upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi digital tersebut juga akan mendorong peningkatan nilai ekonomi digital Indonesia. Tercatat, menurut hasil studi Google Temasek, Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia sendiri pada tahun 2022 telah mencapai USD 77 miliar atau tumbuh 22% (yoy) dan diprediksi akan meningkat hampir 2 kali lipat hingga USD 130 miliar pada tahun 2025. "Dalam menyambut besarnya kesempatan tersebut, kita juga harus menyadari bahwa terdapat juga tantangan-tantangan dalam pengembangan ekonomi platform, terutama di wilayah pedesaan dan daerah 3T. Tantangan tersebut diantaranya adalah akses terhadap teknologi dan koneksi internet yang terbatas, serta kurangnya pemahaman tentang penggunaan platform-platform ini," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara Peluncuran Hasil Studi Penggunaan Platform Digital di Pedesaan Indonesia oleh DFS Lab, Selasa (25/7).
-
Mengapa Menko Airlangga Hartarto ikut dalam rombongan Presiden Jokowi ke KTT G20 India? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Kenapa Menko Airlangga Hartarto mengundang duta besar negara OECD? Pertemuan ini untuk mendiseminasikan perkembangan terkini perekonomian Indonesia dan menjaring dukungan bagi proses aksesi Indonesia pada OECD.
"Jadi di kuartal III 2021 akan ada 4 juta penerima bantuan langsung dari Presiden dengan total anggaran Rp4,8 triliun," kata Menko Airlangga Hartarto dalam Rakerkonas Asosiasi Pelaku Usaha Indonesia (Apindo) secara daring di Jakarta, Selasa (24/8).
Dia mengatakan, penerima BPUM sejauh ini sudah mencapai 9,8 juta UMKM dengan dana yang tersalur sebesar Rp11,76 triliun.
Di samping itu pemerintah juga telah memberikan bantuan kepada pelaku UMKM melalui penempatan dana pada perbankan dan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non-KUR untuk dengan pagu Rp42,17 triliun. Sejauh ini sebanyak 4,45 juta pelaku UMKM telah memanfaatkan bantuan ini.
"Kemudian khusus untuk pelaku UMKM dan koperasi, subsidi upah dalam rangka PPKM untuk 8,8 juta pekerja," kata Menko Airlangga.
Insentif Lain
Pemerintah juga telah memberikan insentif pajak dan mensubsidi sewa rumah toko (ruko) bagi pelaku UMKM. Dalam kesempatan yang sama, Menko Airlangga mengapresiasi pemerintah daerah, antara lain Wali Kota Makassar, yang membebaskan pelaku usaha dari penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
"Kalau daerah-daerah lain bisa mengikuti ini, beban pelaku usaha akan berkurang karena ada share dari pemerintah daerah," ujar menko Airlangga.
Dia mengatakan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp744,7 triliun untuk 2021. Saat ini serapan anggaran tersebut telah mencapai 43,8 persen atau Rp326,16 triliun.
(mdk/idr)