Sederet Kendala Penerapan Pembelian Pertalite Lewat Aplikasi MyPertamina
Namun, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyatakan, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar penggunaan layanan digital tersebut berjalan efektif.
Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi yang kabarnya segera dibatasi.
Namun, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyatakan, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar penggunaan layanan digital tersebut berjalan efektif.
-
Di mana Pertamina menyalurkan Pertalite? Hingga saat ini kami masih menyalurkan Pertalite di semua wilayah sesuai dengan penugasan yang diberikan Pemerintah.
-
Bagaimana Pertamina dan Kemendag melakukan penyegelan SPBU? Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan didampingi Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo melakukan penyegelan dispenser SPBU 34.41345 Jalan Tol Jakarta – Cikampek (Japek) Rest Area KM 42, Wanasari, Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat.
-
Mengapa Pertamina melakukan peninjauan ke kilang dan SPBU? Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan Pertamina mulai dari unit produksi hingga distribusinya siap untuk merespon kebutuhan mudik Nataru.
-
Mengapa Pertamina tetap menyalurkan Pertalite? Dengan menyediakan BBM subsidi Pertamina berharap dapat menjaga pemenuhan energi untuk masyarakat dan di saat yang sama menjaga perekonomian nasional
-
Apa itu Pertalite dan apa tujuan Pertamina dalam menyalurkannya? Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), perubahan dalam penyalurannya harus melalui kebijakan Pemerintah. PT Pertamina Patra Niaga selaku anak usaha Pertamina menegaskan masih terus menyalurkan BBM jenis Pertalite (RON 90) kepada masyarakat, sesuai kuota tahun 2024 yang ditetapkan Pemerintah.
-
Apa yang diraih oleh Dirut Pertamina? Nicke menjadi salah satu dari dua wanita Indonesia paling berpengaruh yang masuk ke dalam daftar ini.
"Hanya saja, saya kira mekanisme ini perlu validasi lagi. Pertamina harus berkoordinasi dengan Departemen Perhubungan, Korlantas Polri, serta lembaga lain seperti Kemensos perihal DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) agar benar-benar tepat sasaran," ujarnya kepada Liputan6.com, Rabu (1/6).
"Ketika hanya registrasi ke MyPertamina, siapa yang harus melalukan validasi datanya?" tanya Mamit.
Selain itu, ia menyoroti kendala infrastruktur komunikasi yang belum merata di semua wilayah. Sinyal bisa menjadi salah satu hambatan juga dalam mendistribusikan Pertalite ke tangan konsumen yang tepat.
Tetap Optimis
Mamit lantas mempermasalahkan berbagai kendala tersebut. Akan tetapi, dia berusaha optimistis implementasinya bisa berjalan seiring dengan bonus demografi yang dimiliki Indonesia.
"Saya kira dengan kemajuan jaman saat ini sepertinya jikapun orang tua belum ada, anak-anaknya sepertinya bisa memfasilitasi," imbuh dia.
Dengan catatan, pemerintah harus menggandeng siapa saja yang bisa membantu kelancaran perubahan mekanisme subsidi Pertalite agar bisa berjalan dengan lancar.
"Ya ini suka tidak suka, mau tidak mau harus dilakukan. Jika tidak keuangan negara akan jebol. Begitu juga Pertamina yang harus menanggung pembiayaan terlebih dahulu sambil menunggu pembayaran kompensasi dari pemerintah yang tak jelas waktunya," pungkasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)