Selama 4 bulan, Jokowi telah keluarkan 135 paket deregulasi
Dampak paket deregulasi disebut belum kelihatan dalam waktu dekat.
Guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintahan Jokowi-JK telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi hingga jilid I hingga VI. Sejak digulirkan awal September silam, tercatat 83 persen atau 135 deregulasi sudah selesai dilakukan dan diterbitkan.
Kantor Staf Presiden mencatat, sebesar 17 persen paket deregulasi atau sebanyak 30 paket masih dalam proses penyelesaian. Sisa paket deregulasi ini masih dalam proses penyelesaian di tingkat Kementerian / Lembaga (K/L).
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
Kepala Staf Kepresieden, Teten Masduki mengatakan, paket kebijakan ekonomi jilid I sampai VI berjalan sesuai rencana, di mana kementerian terus melakukan perubahan dan mengimplementasikannya.
"Paket kebijakan ekonomi jilid I terdapat 134 deregulasi, jilid II terdapat 15 deregulasi, jilid III terdapat 8 deregulasi, jilid IV ada 10 deregulasi, jilid V ada 3 deregulasi dan paket VI ada 5 deregulasi. Semuanya 175 deregulasi, 83 persen selesai," ujarnya di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Minggu (13/12).
Menurutnya, untuk 135 deregulasi yang sudah selesai, tim Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan segera melakukan evaluasi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
"Dampaknya akan mulai monitor tahun depan, kami akan pantau aspek regulasinya, dampak belum kelihatan dalam waktu dekat, pokok regulasinya selesai atau tidak, dampak pengaruhi banyak faktor, dan pemerintah sangat terbuka kalau memang paket-paket kurang cocok ternyata itu kontra produktif akan segara melakukan perubahan-perubahan," jelas dia.
Adapun Kemenko Perekonomian telah menetapkan tenggat waktu yang wajib diikuti semua K/L untuk menyelesaikan deregulasinya masing-masing karena semua deregulasi di dalam paket-paket kebijakan ekonomi tersebut masih harus dijalankan oleh setiap K/L yang terkait.
"Tenggat waktu yang pertama 31 Oktober 2015 untuk penerbitan semua keputusan Menteri, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala, dan Surat Edaran yang diumumkan dalam paket kebijakan ekonomi I, sedangkan tenggat waktu yang kedua 31 Desember 2015 untuk batas waktu penerbitan semua Peraturan Pemerintah (dalam paket 1-6) dan semua Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, Peraturan Kepada dan Surat Edaran yang diumumkan dalam paket kebijakan ekonomi 2 sampai 6," jelas dia.
(mdk/idr)