Serikat Buruh Tolak SE Menaker yang Restui Pengusaha Tak Bayar Penuh THR
KSPI berpendapat, THR harus dibayar 100 persen bagi buruh yang masuk bekerja, buruh yang diliburkan sementara karena covid-19, buruh yang dirumahkan karena covid-19, maupun buruh yang di PHK dalam rentang waktu H-30 dari lebaran.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menolak dikeluarkannya surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang memberi kelonggaran bagi pengusaha untuk tidak membayar penuh THR, mencicil pembayaran THR atau menunda pembayaran THR. Hal ini dianggap menciderai perasaan buruh di tengah pandemi corona.
"KSPI berpendapat, THR harus dibayar 100 persen bagi buruh yang masuk bekerja, buruh yang diliburkan sementara karena covid-19, buruh yang dirumahkan karena covid-19, maupun buruh yang di PHK dalam rentang waktu H-30 dari lebaran," tegas Said Iqbal melalui siaran pers, Kamis (7/5).
-
Apa saja yang dimaksud dengan THR dalam konteks ini? THR atau Tunjangan Hari Raya adalah salah satu bentuk tunjangan khusus yang diberikan kepada seorang karyawan sebagai bentuk apresiasi dari perusahaan di momen hari raya tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri atau Natal. THR juga dikenal dengan sebutan bonus hari raya atau gaji ke-13.
-
THR itu apa? Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bermula pada tahun 1952 dan hanya diberikan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja.
-
Siapa yang mendapatkan THR di Depok? Sebanyak 7.086 ASN Depok akan menerima THR tahun 2024.“Rinciannya yaitu, ASN berjumlah 5.617 orang serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejumlah 1.469 orang,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Wahid Suryono, Rabu (27/3).
-
Kenapa buruh di perusahaan swasta protes mengenai THR? Pasalnya, mereka memandang bahwa tak sedikit perusahaan swasta berperan dalam kebangkitan perekonomian nasional saat itu.
-
Apa yang dicuri oleh TH? Di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, seorang pemuda berinisial TH (22) mencuri seekor ayam saat malam hari.
-
Bagaimana besaran THR PNS Depok? Disebutkan, untuk besaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret.
Dia menjelaskan, SE menaker Ida Fauziyah tersebut bertentangan dengan PP No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, yang mengatur kewajiban pengusaha untuk membayar THR minimal sebesar satu bulan upah. Oleh karenanya, KSPI menyerukan kepada para buruh menolak pengusaha yg ingin membayar THR dengan menggunakan dasar SE Menaker.
Musababnya, di tengah pandemi corona daya beli kaum buruh harus tetap dijaga. Salah satunya melalui pembayaran THR secara penuh, tanpa dicicil apalagi ditunda.
"Jadi isi dari surat edaran Menaker tersebut harus ditolak, dan pengusaha tetap diwajibkan membayar 100 persen. Tidak membuka ruang untuk dibayar dengan cara dicicil, ditunda, dan dibayar di bawah 100 persen," tegas dia.
Perusahaan Dikecualikakn
Kendati demikian, dirinya mengecualikan bagi perusahaan dengan kategori menengah kecil seperti hotel melati, restoran non waralaba internasional, UMKM, ritel berskala menengah ke bawah, dan usaha kecil lainnya. Sedangkan hotel berbintang, restoran besar atau waralaba internasional, ritel besar, industri manufaktur wajib membayar THR secara penuh bagi pekerja.
Untuk itu, KSPI mendorong pemerintah turut berjuang untuk selamatkan daya beli buruh. Terlebih hari raya Idul Fitri 1441 Hijriyah akan tiba dalam waktu dekat.
"Lebaran adalah waktu yang sangat penting dan penuh kebahagiaan yang dirayakan masyarakat Indonesia termasuk buruh. Jadi sungguh ironis jika THR dicicil atau ditunda, atau nilainya di bawah 100%," tandasnya.