Setahun Kabinet kerja, Jokowi dinilai gagal jaga aset negara
Dalam satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum menunjukkan perbaikan kesejahteraan rakyat.
Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN) menilai satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum menunjukkan perbaikan kesejahteraan rakyat. Apalagi, pemerintahan Jokowi belum bisa menjaga aset-aset negara termasuk PT Freeport Indonesia.
Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono mengatakan pemerintah Jokowi membuat kerugian negara makin besar akibat pengelolaan asing di tambang bawah tanah Freeport. Selain itu, Freeport dibiarkan melakukan ekspor tanpa melalui proses pemurnian dan pengolahan mineral atau smelter.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Kenapa menurut Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, kebijakan pangan dan pertanian era Jokowi dinilai bagus? Kebijakan pangan dan pertanian pada era Jokowi secara umum sudah relatif bagus. Dari sisi produksi juga sudah dilakukan diversifikasi sumber, termasuk food estate dan pemberdayaan lahan rawa. Program-program tersebut memang tidak bisa langsung dilihat manfaatnya, tetapi dari sisi mitigasi sudah bagus.
-
Apa tujuan utama dari sambutan Presiden Jokowi? Kepala Negara berharap para tamu menikmati jamuan hidangan dan pertunjukkan khas Indonesia yang telah disediakan. “Terima kasih atas partisipasinya. Saya berharap semangat malam ini dapat membawa kita untuk bekerja bersama berbagi akses air bersih dan sanitasi untuk semua orang,” kata Joko Widodo.
-
Apa yang diresmikan Jokowi di BEI? Presiden Jokowi mengatakan ingin mengurangi dampak perubahan iklim yang saat ini terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. ”Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan. Dan, kita tidak boleh main-main terhadap ini, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,” kata Presiden Jokowi.
"Pada BUMN juga telah terjadi sebuah aksi korporasi yang berpotensi merugikan negara ratusan triliunan seperti Penjualan JICT, pinjaman dari China Development Bank untuk tiga Bank BUMN yang digunakan membiayai proyek infrastruktur yang mangkrak," ujar dia dalam keterangan tertulis kepada merdeka.com di Jakarta, Selasa (20/10).
Selain itu, pemerintahan Jokowi malah menimbulkan bisnis mafia baru dalam impor minyak setelah gagal menemukan mafia migas dalam tubuh Petral. Jokowi malah mengalihkan impor minyak ke Pertamina, padahal pola itu sama dengan impor yang dilakukan Petral.
"Dari sisi upah buruh di tahun pertama Jokowi telah menerbitkan RPP Pengupahan yang akan merugikan buruh dan tidak adanya jaminan kesejahteraan Buruh sebab RPP Pengupahan tersebut akan berdasarkan pada tingkat inflasi dan produktivitas yang akan dikoreksi setiap lima tahun," kata dia.
Kendati demikian, pemerintah Jokowi telah berhasil melakukan reformasi birokrasi dalam perizinan investasi yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi. Hal itu mempermudah masuknya investasi ke Indonesia.
"Dwelling Time di Pelabuhan juga cukup berprestasi dengan memacu Polri mengungkap kasus pungli dan mafia di Pelabuhan," pungkas dia.
Baca juga:
Setahun Jokowi-JK, Menhub Jonan banggakan mengurus 237 bandara
Satu tahun pemerintahan, Jokowi-JK dinilai sukses di bidang ekonomi
BKPM sebut sektor hilirisasi industri paling banyak diminati
Rupiah ditutup melemah 166 poin ke level Rp 13.683 per USD
Punya target Rp 3 T, Bank Mandiri catat KUR per September Rp 600 M