Setahun pemerintahan Jokowi-JK, Fitra soroti suntikan modal ke BUMN
Suntikan modal yang diberikan pemerintah ke perusahaan BUMN akan dijadikan bahan bancakan sejumlah elit politik.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memberikan evaluasi terkait pengelolaan anggaran di hampir satu tahun pertama pemerintahan Jokowi-JK. Lembaga ini mengkritisi beberapa regulasi baru terkait anggaran, salah satunya pemberian suntikan modal untuk perusahaan pelat merah atau BUMN.
"Contohnya di tahun 2015 ada catatan merah buat satu tahun Pemerintahan Jokowi dan hal anggaran. Salah satunya pengelolaan anggaran BUMN," ujar Sekjen Fitra, Yenny Sucipto di Jakarta, Rabu (14/10).
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan Bendungan Jenderal Soedirman diresmikan? Pada tahun 1989, Bendungan Jenderal Soedirman, juga dikenal sebagai Waduk Mrica, diresmikan oleh Presiden Soeharto.
-
Kapan Kepala BPIP meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila di bantaran Kali Code Yogyakarta? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi, meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila sekaligus membagikan Program Basis (Bantuan Atasi Stunting) berupa pemberian makanan sehat serta pemberian paket belajar kepada anak-anak Bantaran Kali Code Yogyakarta, Senin (28/8/23).
-
Apa usulan Bamus Betawi terkait pemerintahan Jakarta? Kita sudah berembuk di dalam internal majelis adat, ada empat usulan itu. Yang pertama tentang susunan pemerintahan. Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden," kata Oding saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/12).
Yenny khawatir, suntikan modal yang diberikan pemerintah ke perusahaan BUMN akan dijadikan bahan bancakan sejumlah elit politik.
"Karena BUMN tanpa ada kajian yang mendasar dan tanpa ada regulasi perlindungan penyertaan modal, regulasi laba yang ditahan, deviden yang harus disetor tiba-tiba dapat suntikan modal," ungkapnya.
Di sisi lain, pengelolaan anggaran oleh Kementerian pimpinan Rini Soemarno ini dinilai tidak bagus.
"Dari sisi anggaran, Kementerian BUMN hanya sekedar menggelontorkan suntikan-suntikan modal itu tanpa ada design terkait tata kelola BUMN di 15 sektor itu," tandasnya.