SiCepat Lakukan PHK Massal pada Karyawan Bermasalah
PT SiCepat Expres Indonesia merespon pemberitaan yang tersebar luas di media sosial soal pemutusan hubungan kerja atau PHK massal kurir. Manajemen SiCepat lantas meminta maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat kasus ini.
PT SiCepat Expres Indonesia merespon pemberitaan yang tersebar luas di media sosial soal pemutusan hubungan kerja atau PHK massal kurir. Manajemen SiCepat lantas meminta maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat kasus ini.
"Atas pemberitaan tersebut, kami ingin mengakui adanya kesalahan prosedur dalam proses PHK yang sebenarnya tidak dilakukan pada karyawan terdampak. Sebetulnya prosedur itu kita lakukan pada karyawan yang memang bermasalah," kata Chief Marketing Officer PT SiCepat Expres Indonesia, Wiwin Dewi Herawati, di kantor SiCepat, Jakarta, Rabu (16/3).
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Siapa yang memberikan tugas dan wewenang tambahan kepada PPK? Selain itu, PPK juga memiliki wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur.
-
Dimana PPK menjalankan tugasnya? PPK bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilihan di tingkat kecamatan.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Bagaimana masa kerja PPPK? Jika dilihat dari masa kerja, PPPK bekerja paling singkat selama 1 tahun, kemudian penjanjian kerja dapat diperbarui sesuai kebutuhan dan penilaian kinerja. Sedangkan status PPPK seseorang dapat diputus, ketika jangka waktu sudah berakhir, meninggal, atas permintaan pribadi, perampingan organisasi, tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak mampu menjalankan tugas sesuai perjanjian yang telah disepakati.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
Wiwin mengatakan, SiCepat sendiri sudah bertanggung jawab terhadap sejumlah karyawannya yang terdampak dengan memberikan kompensasi sesuai aturan berlaku. Proses pemutusan hubungan kerjanya pun dilakukan secara kekeluargaan.
Adapun PHK ini dilakukan, dengan alasan adanya proses pembaharuan terkait standar evaluasi kompetensi berdasarkan Key Performance Index (KPI). "Jadi yang kami lakukan bagian dari evaluasi tiap tahunnya. Tidak hanya operasional saja, Tapi di seluruh direktorat SiCepat," imbuh dia.
Dua Periode Evaluasi
Dalam setahun, Wiwin menyampaikan, SiCepat melakukan dua kali proses evaluasi. Pertama di tengah tahun pada kisaran Juni/Juli. Lalu pada Desember yang secara hasil dikeluarkan per Januari tahun depannya.
"Tentu saja tujuannya, untuk meningkatkan kualitas dan performa kinerja seluruh pekerja SiCepat. Kompetisi di dunia ekspedisi semakin ketat, seiring perkembangan industri kreatif, bagaimana kita hadapi endemi," paparnya.
"Jadi SiCepat harus siapkan karyawan yang siap berkompetisi di industri ini. Kita ingin cetak pemimpin yang siap terjun di seluruh industri, persiapkan karyawan dengan kompetensi sesuai," pungkas Wiwin.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com