Sitaan 7 Aset BLBI Diganti Jadi Atas Nama Pemerintah
Terdapat 7 sertifikat aset yang telah diganti kepemilikannya menjadi atas nama pemerintah. Semula 6 aset tercatat atas nama CV Setia Jadi Grup atau eks Bank Duta (BTO). Satu dari 6 aset tersebut diganti kepemilikannya atas nama BPS dengan luas lahan 2.118 meter persegi. Sedangkan sisanya diganti atas nama Kemenkeu.
Dalam rangka mengamankan aset sitaan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), pemerintah mengganti sertifikat aset milik debitur menjadi atas nama Kementerian Keuangan.
"Telah dilakukan upaya pengamanan aset negara yang berasal dari aset properti eks BPPN/eks BLBI melalui program sertifikasi aset oleh Satgas BLBI, agar tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum," kata Ketua Satgas BLBI, Ronald Silaban dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (8/12).
-
Aset BLBI apa saja yang diberikan ke kementerian/lembaga? Lahan yang dilakukan hibah tersebut antara lain diperuntukan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus politeknik negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti
-
Apa yang dikatakan Anies Baswedan tentang klaim TKN soal debat cawapres tema ekonomi? Menurut Anies, pembuktian atas klaim itu baru dapat dilihat pada saat debat cawapres berlangsung besok malam, Jumat, 22 Desember 2023.
-
Kenapa aset BLBI diberikan ke kementerian/lembaga? Aset ini harus segera digunakan oleh kementerian/lembaga, agar pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tidak lagi menduduki aset tersebut
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Apa itu teks argumentasi menurut KBBI? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teks argumentasi adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia? Melalui Holding Ultra Mikro dengan BRI sebagai induk, bersama PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), perseroan secara grup berupaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.
Terdapat 7 sertifikat aset yang telah diganti kepemilikannya menjadi atas nama pemerintah. Semula 6 aset tercatat atas nama CV Setia Jadi Grup atau eks Bank Duta (BTO). Satu dari 6 aset tersebut diganti kepemilikannya atas nama Badan Pusat Statistik (BPS) dengan luas lahan 2.118 meter persegi. Sedangkan sisanya diganti atas nama Kementerian Keuangan.
Sementara itu, 1 aset lainnya berasal dari sitaan Satgas BLBI dari CV Bina Trada atau debitur eks Bank Duta (BTO). Aset ini telah berganti pemilik menjadi Kementerian Keuangan. Adapun latar belakang dilakukannya program sertipikasi tanah karena masih terdapat dokumen kepemilikan aset properti eks BPPN/eks BLBI masih tercatat atas nama eks debitur atau pihak ketiga lainnya. Sehingga untuk memperkuat legalitas kepemilikan aset, dilakukan pensertifikatan menjadi Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan.
Rio mengatakan sejak dibentuknya Satgas BLBI, sertifikasi aset tersebut dilakukan melalui Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe. Ini merupakan Kantor Pertanahan pertama di Indonesia yang telah mensertipikatkan 7 Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI
Pengalihan kepemilikan aset sitaan saat ini telah dilakukan diberbagai kantor pertanahan. Sehingga aset sitaan dari debitur BLBI tidak akan berpindah tangan lagi. "Masih terdapat proses sertifikasi lainnya yang sedang dilakukan melalui Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten yang tersebar di
Indonesia," kata dia.
Selanjutnya, Satgas BLBI beserta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Kantor Wilayah BPN/Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia dalam rangka pengamanan kekayaan negara melalui sertipikasi aset termasuk optimalisasi pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca juga:
Langkah Pemerintah saat Aset Obligor BLBI Tak Laku Dijual
Kawasan Puncak Belum Punya Pemakaman Umum, Pemkab Bogor Minta Lahan dari Satgas BLBI
Tak Kunjung Laku, Aset Milik Tommy Soeharto Senilai Rp2,42 T akan Kembali Dilelang
Banyak Obligor BLBI Kabur ke Luar Negeri, Ini Langkah Kemenkeu
Ini Biang Kerok Aset Sitaan Kasus BLBI Tommy Soeharto Belum Laku
Satgas BLBI Sita Aset Trijono Gondokusumo Terkait Utang Rp5,38 Triliun