Soal KA cepat, DPR sebut ada pembangkang dalam kabinet Jokowi-JK

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sejatinya tidak disetujui oleh Jokowi.

2016-01-23 17:30:00

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai ada pembantu presiden yang menjadi pembangkang dalam kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Alasannya, ada menteri yang ngotot proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk segera dibangun.

Awalnya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sejatinya tidak disetujui oleh Jokowi. Namun, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta proyek tersebut untuk direalisasikan sehingga Presiden Jokowi setuju untuk dibangun.

"Kalau ada pembantu yang melawan majikan itu pembantu yang tidak tahu diri. Menteri itu pembantu karena dipilih oleh presiden. Seandainya pembantu tidak seide dengan dia, rapatkan di kabinet. Apabila ada menteri yang menentang keputusan di rapat kabinet itu tidak tahu diri," ujar Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Epyardi Asda di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (23/1).

Kendati demikian, Epyardi tidak mempermasalahkan kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh menteri-menteri Jokowi. Hanya saja, dia meminta agar para menteri ini tidak membuat gaduh di kabinet dan fokus mengurusi kepentingan rakyat.

"Saat ini di dalam kebebasan boleh. Tetapi sesama menteri apalagi menteri dan presiden berantem, bagaimana mereka mengurusi rakyat? Saya yakin Pak Jokowi ini tegas, tapi banyak yang berdebat dengan beliau bahkan menentang," pungkas dia.

Baca juga:
Jangan terlena dengan ucapan bangun kereta cepat tanpa APBN
Di luar Jawa ke puskesmas harus digotong tapi Jawa bangun KA cepat
Akses ke stasiun macet, pengguna mobil pribadi tak mau naik KA cepat
Proyek KA cepat dinilai jadi balas budi Menteri Rini ke China
5 Kritik pedas kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung
Singgung KA cepat, Yunani pernah bangkrut bangun proyek pakai utang

(mdk/sau)