Soal Kasus Desa Fiktif, Airlangga Bakal Panggil BPK dan Kemenkeu
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, akan memanggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Keuangan untuk membahas mengenai kasus desa fiktif. Pihaknya akan melihat seperti apa hasil audit BPK.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, akan memanggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Keuangan untuk membahas mengenai kasus desa fiktif. Pihaknya akan melihat seperti apa hasil audit BPK.
"Ya nanti kita lihat dulu karena itu kan kita perlu audit. Kita lihat laporan audit BPK-nya juga," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (8/11).
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto meyakinkan para pengusaha AS tentang iklim investasi di Indonesia? Selama ini Pemerintah Indonesia telah mendorong reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja, yang telah menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong pemerataan pembangunan," tanggap Menko Airlangga.
-
Apa yang Airlangga Hartarto katakan tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
-
Siapa yang bertemu dengan Airlangga Hartarto saat membahas investasi di Indonesia? Delegasi kongres Amerika Serikat yang terdiri Jonathan Jackson, Young Kim, Andy Barr, dan Jasmine Crockett, bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta di Jakarta, Senin (28/8).
-
Mengapa Menko Airlangga Hartarto ikut dalam rombongan Presiden Jokowi ke KTT G20 India? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
Meski demikian, dia belum dapat merinci kapan akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait hal ini. Dia memastikan, Kementerian Keuangan sebagai kementerian penyalur anggaran pasti memiliki data.
"Pasti kan dalam penyusunan setiap anggaran. dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Ya nanti saya musti lihat datanya. Nanti, nanti dijadwalkan," jelasnya.
Pelaku Pembuat Desa Fiktif Ditangkap
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk mengusut pihak-pihak yang diduga membuat desa fiktif agar mendapat dana desa dari pemerintah. Jokowi juga memerintahkan agar pelaku ditangkap.
"Tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga itu fiktif ketemu, ketangkep ya," tegas Jokowi di Jiexpo Kemayoran Jakarta Pusat, Rabu (6/11).
Jokowi mengatakan bahwa Indonesia adalah negara besar yang memiliki 514 kabupaten/kota dan 74.800 desa. Dia mengakui tak mudah untuk mengelola puluhan ribu dana desa tidaklah mudah.
"Tetapi kalau informasi benar ada desa siluman itu mungkin hanya desanya hanya pakai plang saja tapi desanya enggak (ada). Bisa saja terjadi, karena sekali lagi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote adalah sebuah pengelolaan yang tidak mudah," jelas dia.
Pengumpulan Data Desa Fiktif
Presiden Jokowi telah meminta jajarannya menangkap pelaku yang diduga membuat desa fiktif agar mendapat dana desa dari pemerintah. Menindaklanjuti perintah tersebut, tim juru bicara kepresidenan melakukan pengumpulan data.
Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman mengatakan, tim sedang menelusuri kebenaran informasi bahwa dari 70.400 desa yang mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah, ada di antaranya desa fiktif.
"Kami sedang kumpulkan. Nanti data itu akan kami berikan pada Pak Mensesneg (Pratikno) untuk diberikan pada informasi atau pendapat langsung dari beliau," jelasnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (7/11).
Usai menghadiri Peresmian Pembukaan Konstruksi Indonesia 2019, Jokowi meminta jajarannya untuk mengusut pihak-pihak yang diduga membuat desa fiktif agar mendapat dana desa dari pemerintah.
(mdk/azz)