Sofyan Djalil Minta Pengusaha Cermati Aturan Turunan dari UU Cipta Kerja
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil meminta kepada para pengusaha untuk mencermati rancangan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah disiapkan pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil meminta kepada para pengusaha untuk mencermati rancangan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah disiapkan pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Sehingga seluruh pihak, khususnya pengusaha dapat lebih mengerti soal tujuan dari UU Cipta Kerja, beserta Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang telah disiapkan. Menurutnya, melalui aturan yang telah diundangkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020, berbagai masalah yang selama ini kerap menimbulkan rigidity sudah mulai terurai.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Kenapa kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini disegerakan disahkan? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kelima RUU tersebut sudah diselesaikan di tengah ketidakpastian kondisi global."Hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia," ujar Prabowo.
-
Apa saja fungsi Kementerian Pertahanan RI? Kemenhan RI memiliki beberapa fungsi, yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan. Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Kapan Kementan mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian di seluruh Indonesia? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak kepala dinas pertanian se-Indonesia untuk mengawal jalannya produksi beras pada tahun ini. Dia ingin Indonesia mampu mencapai swasembada sehingga tak lagi bergantung pada kebijakan impor."Kondisi dunia sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Bahkan sudah ada negara yang kelaparan dan beberapa negera menyetop ekspor karena perubahan cuaca. Jadi mau tidak mau kita harus menuju swasembada dan harus berdiri di kaki sendiri. Kenapa? Karena Indonesia bisa mengoptimalkan potensi tersebut," ujar Amran dalam rapat koordinasi Akselerasi Peningkatan Luas Tanam dan Produksi Padi dan Jagung dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia, Senin (30/10).
-
Apa yang diusulkan oleh Kementan untuk memperkuat sektor pertanian di negara Asean? Indonesia sendiri mendorong semua negara Asean untuk meningkatkan teknologi pertanian digital, ekonomi sirkular, energi biomassa, pengurangan emisi gas rumah kaca dan pengendalian hama terpadu,
"Oleh sebab itu saya pingin sekali teman-teman pengusaha, tolong lihat draft RPP yang sekarang sudah di-posting di Kemenko Perekonomian. Baik draft RPP yang dipersiapkan kantor saya, dan kementerian-kementerian yang lain yang langsung terkait dengan masalah ini," imbuh Sofyan dalam sesi teleconference, Rabu (18/11).
Sofyan menyatakan, dirinya terlalu percaya jika segala permasalahan yang ada saat ini bisa dikaji secara bersama. Oleh karenanya, ia meminta pengusaha mau meluangkan waktu untuk mempelajari UU Cipta Kerja guna mencari penyelesaian yang baik.
"Saya juga percaya bahwa selama ini rigiditas yang terjadi akibat regulasi menyebabkan pemerintah dengan dunia usaha dan pelaku ekonomi pada umumnya, itu yang menyebabkan banyak sekali akhirnya effort yang harus dikeluarkan yang tidak produktif," ungkapnya.
Sebagai contoh, dia mengutip penyelesaian masalah antara pemerintah dengan pelaku industri sawit yang dikerjakan bersama dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
"Itu dengan kerja bersama begitu hampir semua masalah kita bisa cari solusi yang terbaik. Melindungi masyarakat, menjaga industri, menciptakan harga yang reasonable, kemudian mendorong LNG terbarukan. Modal ini barangkali bisa kita lakukan untuk hal yang lain," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Jokowi Optimis UU Cipta Kerja Dorong UMKM Go Digital
Airlangga Nilai UU Cipta Kerja akan Cegah Pungli Saat Proses Perizinan
Target Investasi Setelah Ada UU Cipta Kerja Capai Rp708 Triliun di 2025
Hari Pelajar, Pengunjuk Rasa Geruduk Kemendikbud
Pemerintah Siapkan Konsultasi Publik Soal Aturan Turunan UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja akan Permudah Perusahaan Asing Kembangkan 13 Kota Baru