Sofyan Djalil sesumbar izin investasi bisa selesai satu bulan
Ini lantaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah memonopoli perizinan investasi, Januari mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil sesumbar proses perizinan investasi biasanya tuntas seratus hari bisa dipangkas menjadi 30 hari atau satu bulan. Ini lantaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah memonopoli perizinan investasi Januari mendatang.
"Semua dikerjakan 100 hari itu menjadi efektif itu akan dilakukan evaluasi oleh BKPM. Seharus hari dilakukan menjadi 1 bulan kenapa tidak? Ini semua dilihat lebih spesifik case by case," ucap Sofyan di kantornya, Jakarta, Senin (29/12).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
-
Bagaimana cara memastikan keamanan investasi dalam manajemen keuangan? Untuk memastikan keamanan investasi, yaitu, dana harus diinvestasikan dalam usaha yang aman sehingga tingkat pengembalian yang memadai dapat dicapai.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana BRImo membantu nasabah berinvestasi? Nasabah juga kini semakin mudah berinvestasi melalui BRImo. Kini Anda dapat melakukan pembelian emas, surat berharga, dana pensiun, hingga pembukaan deposito hanya dari smartphone.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
Menurut Sofyan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dijalankan BKPM bisa membuat investor asing nyaman dan terlindungi. Namun, dia menegaskan, terobosan itu bukan berarti pemerintah memerlonggar pengawasan investasi.
"Kami tidak akan berikan insentif apapun kepada investor yang berperilaku buruk, melanggar hukum," katanya.
Kepala BKPM Franky Sibarani menambahkan, pihaknya bakal menyatukan perizinan investasi ada di daerah. Sebagai landasan hukum bakal dibuat peraturan presiden terkait penyatuan izin daerah dan pusat.
"Jadi daerah memiliki investor cukup besar kami dorong supaya PTSP efektif berjalan."
Rencannya, tahun depan, BKPM bakal menyatukan proses perizinan investasi di 24 provinsi dan 90 kabupaten atau kota.
Baca juga:
Menteri Susi tak mau izin tangkap ikan diambil alih BKPM
Pengusaha lobi BKPM minta subsidi listrik
Kepala BKPM minta pengusaha jangan banyak mengeluh
Kepala BKPM 'kebanjiran' keluhan lambannya pengurusan izin usaha
Menperin limpahkan 436 izin investasi ke BKPM
Investasi diarahkan agar Indonesia tak tergantung barang impor