Soliditas pemerintah dibutuhkan dalam membangun Indonesia

Kondisi ekonomi saat ini pun membutuhkan soliditas antara Kementerian Keuangan, BI dan OJK.

2015-08-19 18:45:06

Organisasi Taruna Merah Putih, menggelar acara dialog antar pemerintah yang mengundang tokoh tokoh berpengaruh di Indonesia. Dalam dialog ini, hadir Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D.Hadad, Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia, dan Waketum Kadin bidang Perbankan dan Keuangan Rosan P. Roeslani.

Selain itu, hadir juga Direktur Utama BNI Baiquni, Direktur Utama Bank Mandiri Budi Sadikin, Direktur Utama BRI Asmawi, serta pengusaha, pelaku ekonomi seperti perwakilan dari Real Estate Indonesia, dan lain sebagainya.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan dialog kali ini bisa dijadikan ajang menyatukan komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia. "Diskusi ini lebih bermutu dari diskusi yang digelar di DPR,' ucap Hendrawan di Jakarta, Rabu (19/8).

Dalam diskusi ini, Maruarar Sirait yang bertindak sebagai moderator mengatakan diskusi ini untuk membangun komunikasi antara regulator dan publik. Kondisi ekonomi saat ini pun membutuhkan soliditas antara Kementerian Keuangan, BI dan OJK. Konsolidasi di antara lembaga otoritas fiskal, moneter, perbankan dan pasar modal penting dilakukan demi memastikan perekonomian nasional yang stabil dan kuat, di saat situsi perekonomian global kurang membaik.

Koordinasi yang baik di antara lembaga-lembaga ini akan terlihat dari regulasi yang dikeluarkan, dan tentu saja diharapkan bisa mengeluarkan stimulus dan relaksasi kebijakan yang pro-usaha, yang bisa menaikkan iklim investasi.

Masih dalam diskusi ini, Ketua Umum Hipmi, Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa saat ini 5 juta mahasiswa strata satu di Indonesia, dan rata-rata ingin menjadi pegawai. Mereka enggan menjadi pengusaha karena penuh ketidakpastian. Mereka pun terkendala modal, dan juga regulasi perbankan yang kurang mendukung dengan syarat-syarat yang sangat sulit.

Menurut Bahlil, saat ini belum ada lembaga pemerintah yang bertugas membangun generasi muda untuk jadi pengusaha. Hanya HIPMI yang berjuang untuk itu, dan inipun sifatnya sukarela serta bukan lembaga negara. Padahal tugas membangun pengusaha adalah tugas lembaga negara. Bahlil pun memandang, salah satu solusi agar anak muda mau jadi pengusaha harus ada regulasi komprehensif agar anak muda tertarik. Dan pengusaha saat ini hanya kebanyakan by nasib, bukan by design. Dan design ini harus dilakukan oleh pemerintah, DPR, BI, OJK.

Di tempat yang sama, Waketum Kadin bidang Perbankan dan Keuangan, Rosan P. Roeslani mengatakan, selama 10 tahun terakhir ini Indonesia memang menikmati pertumbuhan tinggi. Tapi selama ini terlena sehingga pertumbuhan semu ditunjang harga komoditas tinggi. Selama ini, Indonesia lupa membangun industri. Dan di saat yang sama, tak ada negara yang sustainbable tanpa pertumbuhan kuat. Ironisnya, industri bukan berkembang tapi malah menurun.

"Ini yang kita rasakan. Rupiah turun karena impor kita lebih banyak. Kenapa? Karena lupa bangun industri kita. Maka pemerintah harus keluarkan industrial policy. Dulu ada industrial policy sehingga berkembang," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan bahwa kondisi Indonesia saat ini tak lepas dari masalah dunia dan domestik. Kondisi ekonomi di Amerika Serikat sudah membaik sehingga akan ada kenaikan suku bunga. Selain itu, kondisi China, yang selama 25 tahun pertumbuhan ekonominya di atas 10 persen, namun sejak 2011 turun menjadi 7 persen.

"Tentu saja pertumbuhan ekonomi China ini akan berdampak pada Indonesia. Karena performance China memburuk, mereka devaluasi yuan dan imbasnya kena ke Indonesia. Harga komoditi andalan Indonesia yang umumnya sumber daya alam, turun setiap tahun. Dan ini berdampak ke kinerja Indonesia," ungkap Agus.

Agus pun meyakini, apa yang dilakukan Indonesia selama beberapa waktu terakhir sudah betul. Misalnya tak lagi memberi subsidi premium, sebab memang subsidi tersebut tak bisa dinikmati rakyat miskin. Pemerintah pun mengalihkan subsidi ke hal yang lebih produktif.

"Anggaran infrastruktur naik ketika pemerintahan baru. Maka bagi saya kebijakan tambah dana infrastruktur itu baik. Yang harus dilihat, bagaimana mengubah negara berbasis impor dan konsumsi, jadi produsen, yang sebelumnya ekspor mentah jadi hilirisasi, butuh waktu," ungkap Agus, sambil memastikan BI akan menjaga makro ekonomi.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman mengatakan, di tengah kondisi global saat ini, Indonesia harus memanfaatkan pasar domestik yang besar, sebagaimana juga dilakukan oleh China dan India. Pertumbuhan China dan India masih di atas 5 persen karena memiliki dan memanfaatkan pasar domestik yang besar.

"Kita harus lebih piawai memanfaatkan potensi besarnya penduduk. Maka inovasi bagi pengusaha dan pebisnis jadi penting. Dia harus shifting supaya bisa manfaatkan potensi dalam negeri. Salah satu vehicle pemerintah dan regulator, bagaimana kemudian ada lokomotifnya. Loko-nya adalah UMKM. Jadi bagaimana kita bisa berdayakan UMKM, yang berbasis lokal. Tentu saja ini akan mengkreasi harapan besar," jelas Muliaman.

Wakil Menteri Keuangan, Mardismo mengatakan bahwa pemerintahan Joko Widodo mau membangun daerah sehingga kini transfer ke daerah dan desa sangat besar. Desa juga sangat kuat dan tahan banting menghadapi guncangan global.

"Pembangunan ekonomi daerah sangat tergantung kepala daerah. Maka rakyat harus memilih kepala daerah yang amanah ke daerahnya," ungkap Mardiasmo.

Mardiasmo mengatakan saat ini pemerintah terus menggenjot penerimaan pajak. Karena itu dia minta saling pengertian semua pihak, dan pengusaha juga harus mau bayar pajak. "Pajak ini memang ada fungsi regulator, budgeter, tapi kita tak ingin lesu karena pajak. Maka kita reinventing policy," ungkapnya.

Ketika ditanya Maruarar Sirait tentang rencana anak-anak muda yang kini sedang mendorong RUU Pengusaha Pemuda, Mardiasmo menegaskan bahwa pemerintah pasti pendukung hal itu. Itu artinya, para pengusaha itu juga calon pembayar pajak, dan semua pihak harus sama-sama saling membantu.

"Sekarang ini kita bantu uang ke daerah lebih banyak. Supaya ekonomi adalah ekonomi daerah, bagaimana digerakkan daerah gerakkan UMKM. Kita pahami bahwa kantong kemiskinan di sana. Maka kita naikkan PTKP-nya, karena perbesar daya beli masyarakat. Kita berikan juga bantuan pendidikan dan kesehatan lebih besar," tutup Mardiasmo.

(mdk/idr)