SPI: Konflik lahan petani meningkat 60 persen di era Jokowi
SPI mencatat, setidaknya 231 kasus konflik agraria terjadi sepanjang 2015.
Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak konsisten dalam menjalankan program-program Nawacita, salah satunya adalah pembagian atau pemberian lahan 9 juta hektar untuk petani miskin.
Ketua SPI, Henry Saragih mengatakan, akibat ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjalankan program Nawacita, konflik tanah cenderung meningkat sepanjang tahun 2015.
-
Kapan Pangeran Antasari wafat? Saat menjadi Sultan Banjar, Pangeran Antasari terus melanjutkan perjuangannya melawan Belanda. Di tengah perlawanan tersebut, Pangeran Antasari jatuh sakit terserang penyakit cacar dan paru-paru hingga akhirnya wafat pada 11 Oktober 1862.
-
Kapan Sawah Segar Sentul buka? Sawah Segar Sentul buka setiap Selasa–Minggu pukul 09.00-18.00 WIB saat weekdays. Saat weekend, buka pukul 08.00-18.00 WIB.
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Kapan Hari Lebah Sedunia diperingati? Setiap tahun pada tanggal 20 Mei, dunia merayakan Hari Lebah Sedunia, sebuah peringatan yang mengingatkan kita semua tentang makhluk kecil yang memiliki peran besar dalam kelangsungan hidup planet kita.
-
Kapan Pegi Setiawan ditangkap? Pegi Setiawan ditangkap petugas Polda Jabar di Bandung pada Selasa (21/5/2024) malam.
SPI mencatat, setidaknya 231 kasus konflik agraria terjadi sepanjang tahun 2015. "Angka ini bertambah sekitar 60 persen dibanding konflik agraria yang terjadi pada tahun 2014, sebesar 143 kasus," kata Henry di Hotel Cipta, Mampang, Jakarta, Minggu (20/12).
Henry mengatakan, konflik tersebut merupakan terbesar yang pernah terjadi di seluruh wilayah Indonesia dengan total luas lahan konflik mencapai 770.341 hektar. Dari luasan konflik itu menyebabkan 3 petani tewas, 194 menjadi korban kekerasan, 65 petani dikriminalisasi dan lebih dari 2.700 kepala keluarga petani harus tergusur dari lahan pertanian.
"Petani selalu menjadi pihak yang selalu kalah dan dikalahkan oleh sistem apabila ingin menyelesaikan konflik agraria yang dialaminya melalui jalur-jalur formal kelembagaan peradilan di negara ini," imbuh Henry.
Oleh sebab itu, SPI mendesak pemerintah untuk mempercepat pembentukan lembaga penyelesaian konflik agraria. "Kelembagaan ini yang nanti akan melakukan penyelesaian konflik agraria dengan seadil-adilnya dengan menggunakan prinsip-prinsip pembaruan agraria," tutup Henry.