Sri Mulyani: 18 Perusahaan Masuk Program Penjaminan Kredit Modal Kerja
Dari 18 korporasi tersebut, 10 perusahaan di antaranya merupakan sektor manufaktur, 3 perusahaan akomodasi, dan 3 perusahaan konstruksi. Lalu 1 perusahaan pertanian, 1 perusahaan perdagangan dan 1 perusahaan sektor lainnya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut sudah ada 18 perusahaan atau korporasi yang masuk dalam program penjaminan kredit modal kerja. Total kredit perusahaan tersebut mencapai Rp1,47 triliun dengan iuran jaminan kredit (IJP) sebesar Rp71,06 miliar.
"Ada 18 korporasi dengan total kredit senilai Rp1,47 triliun untuk korporasi dengan IJP (Iuran Jaminan Kredit) Rp71,06 miliar," kata dalam Konferensi Pers KSSK Triwulan III-2021, Jakarta, Jumat (6/8).
-
Kenapa Bank BRI membantu UMKM Jambu Kristal Tanwiedjie di Purworejo? Bank BRI banyak membantu masyarakat agar bisa terus bertahan dan meningkatkan perekonomian petani jambu kristal.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama penerbitan Kartu Kredit Indonesia? PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) menandatangani kerja sama penerbitan kartu kredit pemerintah domestik (KKPD) atau yang saat ini disebut dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah.
-
Apa bantuan utama yang diberikan Bank BRI kepada UMKM Jambu Kristal Tanwiedjie di Purworejo? Dengan adanya bantuan dari Bank BRI, masyarakat Desa Munggangsari bisa terus mengembangkan usahanya.
-
Bagaimana cara Bank BRI membantu UMKM Jambu Kristal Tanwiedjie di Purworejo selain bantuan permodalan? Bank BRI membantu petani jambu kristal di sini dengan menghadirkan layanan digital dan pelatihan pengolahan jambu kristal.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
Dari 18 korporasi tersebut, 10 perusahaan di antaranya merupakan sektor manufaktur, 3 perusahaan akomodasi, dan 3 perusahaan konstruksi. Lalu 1 perusahaan pertanian, 1 perusahaan perdagangan dan 1 perusahaan sektor lainnya.
Selain perusahaan korporasi, ada juga 1,82 juta UMKM yang masuk dalam program penjaminan kredit modal kerja. " Saat ini ada 1,82 juta UMKM yang masuk dalam program jaminan kredit modal kerja kita," kata dia.
Bantuan yang diberikan pemerintah ini didanai anggaran PEN yakni Rp162 triliun. Hingga paruh tahun 2021, yang telah terealisasi sebesar Rp52,40 triliun.
Penyaluran bantuan korporasi ini kata Sri Mulyani akan terus menjadi perhatian para regulator yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam memberikan kebijakan, pihaknya menganalisa dari sektor makro ekonomi, per sektor hingga ke level yang paling detail yakni per debitur. Sehingga bisa menentukan kebijakan yang tepat.
"Sehingga kita bisa lihat ada di demand atau supply masalahnya. Suplai sudah dijamin BI, OJK dan LPS. Likuiditasnya cukup, dana ada, demand saja yang perlu detil," kata dia.
Pada akhirnya, ujar Sri Mulyani, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bisa membuat kebijakan saling bersinergi dan mendukung pemulihan sektor keuangan dalam hal penyaluran kredit. Meskipun modal kerja juga bisa didapat dari pasar modal namun, sektor perbankan masih memainkan peran yang dominan dalam hal ini.
(mdk/idr)