Sri Mulyani: Ada Setan & Tuyul di Kemenkeu, Goda Pegawai Melakukan Korupsi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam pengelolaan keuangan negara, kejahatan korupsi selalu menjadi ancaman. Padahal Kementerian Keuangan telah memiliki 412 unit kerja yang berstatus Wilayah Bebas dari Korupsi dan berstatus Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam pengelolaan keuangan negara, kejahatan korupsi selalu menjadi ancaman. Padahal Kementerian Keuangan telah memiliki 412 unit kerja yang berstatus Wilayah Bebas dari Korupsi dan berstatus Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM). Hanya tinggal 212 unit saja yang belum mendapatkan status tersebut.
Meski begitu, dia mengaku sedih jika ada pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang terjerat kasus korupsi.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Bagaimana Karen Agustiawan melakukan korupsi? Firli menyebut, Karen kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Bagaimana cara Kejati Kalteng dalam menyelidiki dugaan korupsi dana hibah KONI Kotim? Diketahui, dalam perkara dugaan korupsi dana hibah KONI Kotim ini Kejati Kalteng setidaknya sudah memeriksa sebanyak 20-30 saksi. Kajati Kalteng, Undang Mugopal melalui Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidus) Douglas P Nainggolan mengatakan, pihaknya akan bertindak tegas dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Kotim.
"Saya di sisi lain terluka kalau ada di wilayah WBK-WBBM terus ada yang ditangkap gara-gara korupsi," kata Sri Mulyani dalam Puncak Peringatan Hakordia Kementerian Keuangan di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (13/12).
Dia menyadari godaan korupsi selalu ada di mana saja. Peluangnya selalu ada meskipun di tempat unit kerja yang berstatus WBK-WBBM sekalipun. "Itu jadi bukti kalau mencanangkan WBK-WBBM melayani, terus tidak ada setan atau tuyul yang membolak-balikkan hati kita," ungkapnya.
Untuk itu, Sri Mulyani meminta semua jajarannya bertugas tidak seperti biasanya. Dalam artian harus saling mengingatkan dan menjaga integritas agar tidak ada perilaku koruptif. "Integrity adalah sesuatu yang setiap hari Anda diuji. It is everyday testing. Sama kayak makan 3 kali sehari kecuali kalau puasa, Anda akan diuji integrity-nya," ungkap dia.
Sri Mulyani mengatakan menjaga dan mengelola keuangan negara menjadi instrumen penting dalam mengelola pemulihan ekonomi. Kapasitas dalam membangun tata kelola keuangan negara, akan selalu diminta pertanggungjawaban dari khalayak.
"Masyarakat berharap datang dengan solusi, bukan rumusan yang menyebabkan tak mampu keuangan negara yang efektif namun tetap akuntabel," jelas Sri Mulyani.
Sehingga Kementerian Keuangan harus bisa menjaga diri dan pegawainya dari berbagai tindak kemungkinan penyelewengan. Tutup rapat celah yang mungkin bisa merusak citra lembaga.
"Sehingga tidak ada anak buah di dalam posisi menghadapi pilihan yang tidak mungkin. Kementerian Keuangan harus melindungi jajarannya. Mereka tidak ada harus memilih pada integritas atau tidak survive, itu pilihan yang tidak pro anti korupsi dan tidak manusiawi," kata dia mengakhiri.
Baca juga:
Hakim Tolak Praperadilan Bambang Kayun, KPK Tancap Gas Usut Kasus Suap di Mabes Polri
KPK: Orang Tertangkap Tangan Korupsi Hanya Apes, Bukan Kejadian Luar Biasa
Tempat Kerja Jauh dan Gaji Picu PNS Lakukan Tindak Korupsi
KPK Sindir Pejabat KKN: Kalau Persiapan Pensiun Nabung, Bukan Korupsi
KPK Sentil Pegawai Pajak: Dulu Belum Ada KPK Sudah Kenyang kan? Berhenti Sekarang
KPK Sita Dokumen Kepegawaian Hakim Agung Gazalba Saleh Lewat Sekretaris MA