Sri Mulyani Catat Insentif Tenaga Kesehatan Telah Cair Rp7,69 Triliun
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mencatat realisasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor kesehatan mencapai Rp96,17 triliun per 2 Desember 2020. Angka tersebut mencapai 98,23 persen dari total anggaran kesehatan di dana PEN 2020, yang diberi jatah Rp97,9 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mencatat realisasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor kesehatan mencapai Rp96,17 triliun per 2 Desember 2020. Angka tersebut mencapai 98,23 persen dari total anggaran kesehatan di dana PEN 2020, yang diberi jatah Rp97,9 triliun.
Rincian realisasinya, pemerintah telah menghabiskan Rp7,69 triliun untuk insentif tenaga kesehatan. Dana ini disalurkan ke 727,4 ribu tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.
-
Kenapa Nicke Widyawati dinilai menginspirasi dalam membangun Kemandirian Ekonomi Nasional? Dewan Juri menilai Nicke Widyawati yang merupakan 100 wanita berpengaruh di dunia versi Majalah FORBES dinilai menginspirasi dalam upaya mewujudkan kemandirian nasional, karena telah membawa spirit “Bring The Barrel Home” atau membawa hasil produksi migas dari luar negeri untuk diolah di kilang Pertamina untuk mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Apa yang diutamakan oleh MUI dalam pengelolaan kekayaan negara? Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat Menurutnya, negara adalah aturan itu sendiri. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud berbicara mengenai pentingnya aturan dalam sebuah negara untuk menjaga kemaslahatan umat.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
"Dari jumlah tersebut, alokasi terbesar ditujukan untuk belanja penanganan Covid-19 yang menghabiskan Rp42,19 triliun," ujar Sri Mulyani saat menghadiri acara Business, Finance & Accounting Conference, Selasa (8/12).
Selain insentif tenaga kesehatan, pemerintah juga telah merealisasikan santunan kematian untuk 200 tenaga kesehatan yang meninggal dunia. Totalnya mencapai Rp0,06 triliun.
Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk program bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp4,11 triliun. Dalam hitungannya, ada 47,2 juta orang yang ditanggung.
"Jadi iurannya dibayar oleh pemerintah, dengan ini kami memenuhi kebutuhan dasar kesehatan rakyat Indonesia yang layak. Kami berharap warga bisa sehat, produktif, dan sejahtera," ujar Sri Mulyani.
Anggaran untuk Gugus Tugas
Di tengah pandemi Covid-19 ini, anggaran juga sudah direalisasikan untuk Gugus Tugas Covid-19 sebesar Rp3,22 triliun. Sisanya, sebesar Rp35,1 triliun dialokasikan untuk cadangan program vaksinasi dan Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk tahun 2021 mendatang.
"Alokasi untuk cadangan program vaksinasi dan perlinsos itu termasuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2020 yang di-earmark," tutupnya.
Seperti yang diketahui, pemerintah telah mengimpor 1,2 juta vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech yang didatangkan dari China, pada Minggu malam, 6 Desember lalu. Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan RI telah menggelontorkan Rp637,3 miliar untuk pengadaan 3 juta dosis Vaksin Sinovac dan 100 ribu dosis vaksin Cansino. Pengadaan vaksin Covid-19 ini direncanakan akan dilakukan hingga tahun 2022.
(mdk/idr)