Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat
KH Marsudi meminta masyarakat turut serta memantau segala pertaturan yang dibuat pemerintah dalam mengolah kekayaan, guna menjaga kemaslahatan bersama.
Menurutnya, negara adalah aturan itu sendiri.
Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud berbicara mengenai pentingnya aturan dalam sebuah negara untuk menjaga kemaslahatan umat. Hal itu disampaikan KH Marsudi Syuhud dalam acara diskusi publik yang digelar oleh Persatuan Mahasiswa Pencinta Tanah Air Indonesia (PMPI) di Jakarta, Sabtu (5/8/2023).
-
Apa yang diklaim oleh unggahan di media sosial X (Twitter) terkait dengan MUI? Beredar di media sosial X (Twitter) yang mengeklaim Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai 125 daftar produk pro Israel di Indonesia.
-
Apa itu UMi? Kredit Ultra Mikro atau UMi merupakan sebuah program yang dibentuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada 2021 lalu.
-
Siapa yang berwenang memberikan sertifikat halal MUI? Produk yang memenuhi kriteria-kriteria di atas akan diberikan sertifikat halal oleh LPH yang terpercaya.
-
Bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal MUI? Untuk mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), suatu produk harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan.
-
Kapan UMi diluncurkan? Awal mula mitra UMi di-launching itu untuk menanggulangi merebaknya rentenir.
-
Bagaimana MUI mengajak masyarakat untuk mendukung Palestina? Berikan Bantuan Rp9,3 Miliar Kepada Palestina Dalam fatwa tersebut, MUI merekomendasikan umat Islam untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.
PMPI sendiri merupakan kelanjutan dari Pencinta Tanah Air Indonesia (Petanesia) yang didirikan oleh Habib Luthfi bin Yahya pada 2005 lalu.
Berdirinya Petanesia sebagai respons atas kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang rentan terhadap perpecahan dan konflik karena perbedaan.
Dalam forum tersebut, KH Marsudi Syuhud menyebut bahwa negara melalui berbagai aturan yang dibuatnya berperan dalam membangun kemaslahatan umat. Sebab, menurutnya, negara adalah aturan itu sendiri. "Negara adalah aturan-aturan. Semua ada aturan-aturannya, seperti konstitusi, undang-undang, perpres, peraturan menteri dan lainnya. Kalau tidak ada aturan, maka kocar-kacir," ujar KH Marsudi Syuhud dalam diskusi tersebut, Sabtu (5/8/2023).
Ia pun menjelaskan, dalam konteks mengolah sebuah kekayaan negara, seperti pertambangan, perkebunan, kelautan, maupun lingkungan hidup, aturan yang dibuat pemerintah haruslah menyatukan antara dua maslahat. "Kemaslahatan publik, biasanya diatur pemerintah dan kemaslahatan untuk individu (perusahaan)," kata beliau.
Negera, kata Marsudi, memiliki kewenangan untuk mengolah segala sumber kekayaannya. Namun, sebelum itu, negara juga perlu memperhatikan hak-hak untuk masyarakat umum dan untuk pribadi atau pihak tertentu. Selain itu, sebelum mengelola kekayaan alam, negara pun harus bisa menimbang terlebih dahulu seberapa besar atau kecilnya keuntungan maupun kerugian yang bisa didapat.
- KSAD Dudung Abdurachman Jadi Warga Kehormatan Masyarakat Osing Banyuwangi
- Pengusaha Perlu Tahu, Kemenkeu Terbitkan Aturan Baru tentang Izin Usaha Barang Kena Cukai
- Hakim Danu Arman Dipecat Usai Terbukti Nyabu di Ruang Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung
- Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan IKN Nusantara Bakal Didanai APBN
Maka dari itu, sangat penting untuk membuat aturan yang mempertimbangkan keuntungan dari segi materi juga rohani. "Kita butuh materi untuk bangunan tapi kita juga butuh lingkungan tetap hidup, jadi diadakan keseimbangan. Dihitung, dimitigasi kerugiannya," ujar KH Marsudi.
KH Marsudi pun meminta masyarakat turut serta memantau segala pertaturan yang dibuat pemerintah dalam mengolah kekayaan, guna menjaga kemaslahatan bersama. Termasuk salah satunya perihal ekspor pasir yang belakangan disorot publik. "Publik harus ikut memantau jangan sampai kerugiannya kegedean manfaatnya sedikit," pungkasnya.
Dedi Rahmadi
Berita Terpopuler
VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal
VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"
VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak
