Sri Mulyani dan DPR sepakati RUU Pertanggungjawaban APBN 2017
"Atas nama pemerintah dan saya tahu keseluruhan kementerian lembaga yang telah menyusun LKPP yang telah diaudit oleh BPK dan terus menerus kita ingin perbaiki kualitas pengelolaan dari keuangan negara terutama dari APBN."
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Agenda rapat tersebut untuk menandatangani pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. RUU ini kemudian akan disahkan dalam rapat paripurna.
"Atas nama pemerintah dan saya tahu keseluruhan kementerian lembaga yang telah menyusun LKPP yang telah diaudit oleh BPK dan terus menerus kita ingin perbaiki kualitas pengelolaan dari keuangan negara terutama dari APBN," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/7).
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Siapa Ipda Febryanti Mulyadi? Nama Ipda Febryanti Mulyadi sedang menjadi sorotan publik, setelah kehadirannya viral lewat sejumlah video di TikTok yang tayang ribuan kali. Wanita berhijab ini, salah satu polwan termuda lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), telah menorehkan prestasi gemilang sebagai Kepala Unit Kejahatan & Tindak Kekerasan (Kanit Jatanras) di Polres Klaten.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan mengikuti dan meningkatkan perbaikan dari akuntabilitas APBN dengan terus menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh BPK maupun anggota DPR. Sehingga, ke depan pengelolaan APBN lebih baik.
"Kami telah melakukan tugas konstitusi tersebut dengan sebaik-baiknya. Saya menganggap hubungan dengan banggar seluruh pimpinan maupun anggota berjalan luar biasa baik. Sehingga keseluruhan pembahasan mengenai pertanggungjawaban APBN 2017 yang dituangkan dalam rencana UU ini bisa berjalan secara konstruktif," jelasnya.
Dengan disahkannya RUU tersebut, Kementerian Keuangan mewakili pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR yang selama ini terus menerus menyelesaikan tugas konstitusi dan akuntabilitas dari UU APBN 2017.
"Semoga yang kita laksanakan ini adalah terus menjaga semangat di dalam menjaga konstitusi dan terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara secara umum untuk kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia," tandasnya.
Baca juga:
Ini rincian realisasi APBN di semester I-2018
Kemenkeu: Ini pertama kali sejak era reformasi APBN tidak diubah
2019, pemerintah usulkan subsidi solar hingga Rp 2.000 per liter
Sri Mulyani: Pertama kalinya, pendapatan negara bakal tembus Rp 2.000 triliun di 2019
Menhub Budi: Serapan anggaran kita rendah karena butuh proses dan tender
Ini pesan penting Jokowi dalam penyusunan APBN 2019