Sri Mulyani Klaim Kemenkeu Bisa Hemat Anggaran Hingga Rp2,12 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mampu melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 2,12 triliun melalui pola kerja baru, yakni dengan mengendalikan belanja.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mampu melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 2,12 triliun melalui pola kerja baru, yakni dengan mengendalikan belanja.
"Dengan berbagai langkah-langkah organisasi dan perbaikan birokrasi mampu melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 2,12 triliun melalui pola kerja baru. Ini dari mulai mengendalikan belanja," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI terkait Pengantar RKA dan RKP Kementerian Keuangan Tahun 2024, Senin (12/6).
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa itu ANBK? ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer, program yang dirancang untuk menilai mutu tiap satuan pendidikan seperti Sekolah, Madrasah atau kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
-
Bagaimana AKBP Ichsan Nur menerima penghargaan? Melalui video singkat milik akun TikTok @pujiprayitno_21, AKBP Ichsan Nur berbagi momen bahagia. Dia baru saja mendapat piagam Bintang Nararya dari Presiden. Piagam tersebut nampak diberikan langsung oleh salah satu anak buah di lokasi tugas.
Adapun belanja yang dimaksud adalah mengendalikan belanja perjalanan dinas, pembayaran belanja pegawai secara terpusat, implementasi ruang kerja yang dibagi dan juga konsolidasi pengadaan laptop melalui e-katalog dan digitalisasi dari proses bisnis.
"Kita juga terus melakukan kolaborasi antar unit dan kebijakan negatif gross pegawai penggunaan sarana prasarana yang makin optimal dan bisa di-share. Jadi tidak lagi ada ruang rapat yang di Kavling untuk 1 direktur namun bisa dishare, ini semuanya memberikan lebih banyak inklusivitas kebersamaan, namun juga efisiensi," ujarnya.
Dia menjelaskan, sejak 2019 hingga 2023 tren belanja dari birokrasi di Kementerian Keuangan justru mengalami penurunan pada saat anggaran belanja secara total meledak tinggi karena adanya pandemi. Hal itu dikarenakan disiplin dan efisiensi anggaran di Kementerian Keuangan.
Di sisi birokrasi di Kementerian Keuangan juga diefisienkan, termasuk ketika Kementerian Keuangan ditunjuk menjadi host berbagai even internasional seperti G20, maupun sebagai tim ad hoc seperti Satgas BLBI.
"Kita lihat birokrasi di Kemenkeu Kita coba efisienkan, termasuk pada saat kita harus menjadi Host dari berbagai event internasional yang sifatnya satu kali seperti G20 dan berbagai tim ad hoc seperti Satgas BLBI, yang juga dalam hal ini membutuhkan dukungan anggaran," ujarnya.
Dengan demikian, pihaknya terus mendukung berbagai agenda, baik yang di domestik dan berbagai inisiatif strategis maupun agenda-agenda yang sifatnya regional dan global seperti G20.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
MenPAN Anas Minta Tambahan Anggaran Rp174 Miliar di 2023, Untuk Apa?
VIDEO: Di Komisi III, Polri Minta Anggaran 2024 Naik Rp148 Triliun
Sri Mulyani Usul Belanja APBN 2024 Capai Rp2.632,1 T, Ini Rinciannya
Ada Pembangunan IKN, Anggaran Infrastruktur 2024 Diusulkan Capai Rp477,5 T
VIDEO: MenkumHAM Yasonna Rayu DPR, Minta Rp2,2 T untuk Perbaikan
Berapa Uang Negara Habis untuk Pemilu 2024?