Sri Mulyani Perkirakan Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp1.306 T Hingga Akhir Tahun
Adapun dari besaran belanja pemerintah tersebut, terdiri dari belanja K/L diperkirakan akan mencapai Rp486 triliun. Itu terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp142,6 triliun, belanja barang Rp172,4 triliun belanja modal Rp99,7 triliun, serta belanja bansos Rp71,3 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memproyeksikan belanja pemerintah pusat bakal mencapai sebesar Rp1.306,7 triliun di akhir tahun atau semester II-2020. Jumlah itu meningkat sejalan dengan implementasi kebijakan penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional dilakukan pemerintah.
"Belanja negara akan terekskalasi karena seluruh menteri dan daerah akan tingkatkan belanja, kami perkirakan akhir tahun Rp1.306,7," kata dia di Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis (9/7).
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Apa yang Sri Mulyani tunjukkan kepada cucunya? Sri Mulyani juga memperlihatkan pekerjaannya kepada cucu yang lebih besar.
-
Apa yang menurut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, merupakan kekuatan Indonesia? Keberagaman yang dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam segala bentuknya, adalah sebuah kekuatan yang harus dirangkul.
Adapun dari besaran belanja pemerintah tersebut, terdiri dari belanja K/L diperkirakan akan mencapai Rp486 triliun. Itu terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp142,6 triliun, belanja barang Rp172,4 triliun belanja modal Rp99,7 triliun, serta belanja bansos Rp71,3 triliun.
"Untuk belanja K/L naik menjadi Rp486 triliun, belanja pegawai naik, barang, modal, bansos turun karena lebih kecil," katanya.
Sementara untuk belanja non K/L diperkirakan hingga akhir tahun mencapai Rp820,7 triliun. Di mana pembiayaan itu terdiri dari bunga utang sebesar Rp181,2 triliun dan subsidi Rp121,2 triliun.
Dipengaruhi Kebijakan Penangangan Covid-19
Adapun peningkatan belanja non K/L akan dipengaruhi kebijakan penanganan Covid-19 seperti subsidi bunga UMKM, imbal jasa serta penjaminan, dan program kartu pra kerja.
"Belanja non K/L akan alami naik sangat besar akibat penanganan covid maupun kenaikkan biaya utang dengan defisit yang melebar," tandas dia.
(mdk/idr)