Sri Mulyani Perkirakan Defisit APBN Alami Penurunan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit APBN 2022 turun menjadi 4,85 persen terhadap PDB atau sekitar Rp 850 triliun. Bahkan realisasi defisit APBN tahun anggaran 2021 juga diperkirakan lebih rendah dari yang direncanakan, yakni 5,7 persen dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit APBN 2022 turun menjadi 4,85 persen terhadap PDB atau sekitar Rp 850 triliun. Bahkan realisasi defisit APBN tahun anggaran 2021 juga diperkirakan lebih rendah dari yang direncanakan, yakni 5,7 persen dari PDB.
"Diperkirakan 5,1-5,4 persen dari PDB pada tahun ini," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/11).
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Siapa Aipda Purnomo? Purnomo tercatat sebagai anggota kepolisian Polres Lamongan.
-
Kapan Dewi Khotijah dibunuh? Saat ia sedang salat, para punggawa kerajaan menyerangnya dengan tombak dan keris.
-
Kapan Adi Suryanto meninggal? Kabar duka datang dari salah satu instansi pemerintah, Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kepala LAN, Prof Dr. Adi Suryanto, meninggal dunia di Yogyakarta pada Jumat (15/12).
-
Kapan Ipda Febryanti Mulyadi lulus dari Akpol? Perjuangannya berbuah manis saat ia lulus dari Akpol pada tahun 2021.
-
Kenapa elektabilitas Prabowo-Gibran meningkat? Peneliti Litbang Kompas, Bambang Setiawan menjelaskan, meroketnya elektabilitas Prabowo-Gibran lantaran pergerakan akar rumput pasangan nomor urut 2 itu sangat masif.
Realisasi defisit anggaran ini juga lebih rendah dari tahun 2020 yang mencapai 6,14 persen dari PDB. Turunnya realisasi defisit APBN ini sudah sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menyehatkan APBN.
Sehingga secara bertahap defisit APBN pada tahun 2023 bisa kembali maksimal 3 persen dari PDB. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 2 tahun 2020 terkait penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Maka untuk mempercepat prosesnya, pemerintah mengambil langkah untuk melakukan reformasi struktural. Di antaranya dalam bentuk penguatan kelembagaan, deregulasi dan dukungan sektoral yang mendorong infrastruktur dan konektivitas dan mobilitas.
"Reformasi juga ditujukan untuk perkuat pembangunan kualitas SDM melalui reformasi di bidang kesehatan, perlindungan sosial dan pendidikan," kata dia.
Sementara itu di bidang keuangan negara, reformasi dilakukan lewat perpajakan baik dari sisi administrasi maupun sisi kebijakan. Lahirnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ini menjadi motor penggerak reformasi perpajakan.
"Perpajakan akan menjadi sumber pendanaan yang handal dalam mendung pendanaan jangka menengah dan jangka panjang," katanya.
Sementara itu, dalam hal penganggaran tahun 2022 didorong untuk belanja yang lebih efisien dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian fokus terhadap program prioritas dan mengantisipasi terhadap kondisi ketidakpastian. p
Penguatan data yang kuat terintegrasi dan terpercaya akan akan menjadi kunci. Penataan kembali sistem perencanan dan penganggaran dilakukan melalui penerapan protokol baru di dalam menyusun angka dasar secara bertahap.
Baca juga:
Defisit APBN 2022 Ditargetkan Berada di 4,7 Persen
Sri Mulyani: Defisit APBN Mengecil Jadi Rp873 Triliun
Defisit APBN Turun Hingga 3,29 Persen pada Oktober 2021
UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Diklaim Mampu Tekan Defisit APBN 2022
Strategi Pemerintah Tekan Defisit APBN Menjadi 3 Persen di 2023
Strategi Kemenkeu Capai Target Defisit 3 Persen pada 2023